Prabowo Perintahkan Kabinet Pastikan Seluruh Rakyat Punya Rekening Bank

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026). Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa instruksi tersebut berfokus pada perluasan kepemilikan rekening masyarakat. Berdasarkan survei bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen, sedangkan literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.

"Diskusi kami dengan presiden berpusat pada kepemilikan rekening bank di kalangan masyarakat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pemerintah menilai capaian angka tersebut cukup kuat jika dibandingkan dengan negara-negara anggota OECD. Sebagai bagian dari inisiatif ini, Presiden Prabowo meminta bank-bank milik negara, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk mempersiapkan pembukaan rekening bagi masyarakat umum.

Guna memperluas jangkauan kepemilikan rekening, data kependudukan dan pencatatan sipil akan diintegrasikan langsung dengan sistem Bank Indonesia, terutama pada infrastruktur pembayaran dan gerbang pembayaran.

"Ini sedang disiapkan agar tingkat literasi dan inklusi keuangan kita dapat mencapai level optimal, jauh di atas apa yang telah kita capai sejauh ini," ujar Airlangga Hartarto.

Airlangga menambahkan bahwa di masa mendatang, berbagai program bantuan pemerintah akan disalurkan secara langsung ke rekening bank masing-masing warga.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional dapat menyentuh angka 98 persen pada tahun 2045. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi pada 28 Agustus menyatakan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan pelajar masih berada di bawah rata-rata nasional, sehingga kelompok tersebut menjadi target utama program OJK.