Kuba Peringatkan Pertumpahan Darah Hadapi Potensi Invasi Militer Amerika Serikat

Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel memberikan peringatan keras bahwa setiap aksi militer yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap negaranya akan berujung pada pertumpahan darah yang hebat. Pernyataan yang disampaikan pada Senin (18/5/2026) melalui media sosial tersebut merespons laporan intelijen terklasifikasi mengenai potensi ancaman keamanan di kawasan.

Eskalasi ketegangan ini terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan kampanye tekanan maksimum. Kondisi Kuba saat ini juga sedang didera krisis energi parah akibat blokade pasokan minyak yang memicu pemadaman listrik massal di pulau tersebut.

Pihak Havana membantah keras tuduhan intelijen yang menyebut mereka memperoleh ratusan drone untuk menyerang pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Teluk Guantanamo.

"Kuba tidak mewakili suatu ancaman," ujar Miguel Diaz-Canel dalam sebuah unggahan di platform X seperti dikutip dari Reuters.

Pemimpin Kuba tersebut juga menegaskan bahwa negaranya tidak memiliki niat agresif, melainkan menjadi korban agresi multidimensi dari Washington.

“Ancaman agresi militer terhadap Kuba dari kekuatan militer terbesar di planet ini sudah diketahui. ancaman itu sendiri merupakan kejahatan internasional,” tutur Diaz-Canel dikutip dari Politico.

Ia menambahkan bahwa pertempuran bersenjata akan membawa dampak buruk bagi stabilitas regional.

“Mewujudkannya akan memicu pertumpahan darah dengan konsekuensi yang tak terhitung, serta penghancuran perdamaian dan stabilitas,” tambah Diaz-Canel.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengisyaratkan ambisinya untuk mengambil kendali penuh atas wilayah Kuba setelah menangkap Presiden Venezuela.

“Mengambil alih Kuba, maksud saya, apakah saya membebaskannya, mengambilnya, saya pikir saya bisa melakukan apa pun yang saya inginkan dengannya, jika Anda ingin tahu yang sebenarnya,” kata Trump.

Pernyataan tersebut mempertegas arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang dinilai semakin agresif terhadap pemerintahan komunis di Havana.

“Saya yakin saya akan mendapat kehormatan untuk mengambil alih Kuba. Itu akan bagus. Itu kehormatan besar,” lanjut Trump.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez langsung melayangkan pembelaan hukum internasional terkait hak kedaulatan negaranya.

"Kuba, seperti setiap bangsa di dunia, memiliki hak atas bela diri yang sah terhadap agresi eksternal di bawah Piagam PBB dan hukum internasional," tegas Bruno Rodriguez melalui unggahan di media sosialnya.

Sementara itu, sanksi ekonomi tambahan dari Amerika Serikat memicu gelombang perlawanan dari warga sipil di jalanan ibu kota Havana.

"Saya tahu Kuba adalah negara yang kuat. Orang Kuba sangat berani dan mereka tidak akan mendapati kami dalam kondisi tidak siap," kata Sandra Roseaux, seorang warga berusia 57 tahun kepada Reuters.

Warga menegaskan bahwa keterbatasan bahan bakar dan pangan tidak akan menyurutkan niat mereka untuk angkat senjata.

"Jika mereka datang, mereka harus bertempur, karena Kuba akan membalas. Negara saya, dalam kondisi lapar atau bagaimanapun jalannya, akan membalas. Lebih baik mereka tidak datang karena akan ada pertempuran," tutur Roseaux melanjutkan.

Meski sebagian warga bersikap konfrontatif, kelompok lansia di Havana berharap ada jalan keluar damai dari konflik bilateral ini.

"Tidaklah benar bagi Amerika Serikat untuk menginvasi Kuba, tidak pula benar bagi Kuba untuk menginvasi Amerika Serikat," ujar Ulises Medina, warga Havana berusia 58 tahun.

Medina meminta kedua kepala negara untuk menurunkan ego dan memulai meja perundingan.

"Mereka harus mencapai kesepakatan dan berbicara serta bernegosiasi. Kuba, bagaimanapun juga, akan mempertahankan dirinya sendiri karena negara ini tidak akan diserahkan begitu saja," ucap Medina menjelaskan.

Sentimen mempertahankan tanah air menggunakan cara apa pun juga disuarakan oleh generasi senior Kuba yang mengingat revolusi 1959.

"Rakyat Kuba tidak membiarkan siapa pun mencampuri tanah mereka," kata Jorge Villalobos, seorang warga sepuh berusia 87 tahun kepada Reuters.

Ia menekankan bahwa kekuatan pertahanan rakyat tidak bisa diukur dari modernisasi persenjataan semata.

"Orang Kuba tahu bagaimana cara mempertahankan diri mereka sendiri, bahkan dengan tongkat dan batu," ujar Villalobos menegaskan.

Hingga saat ini, pemerintahan Trump telah mengumumkan sanksi baru yang menyasar badan intelijen utama, kementerian dalam negeri, serta 11 pejabat tinggi Kuba termasuk Menteri Kehakiman.