Mantan Menhan Ukraina Desak Pemilihan Umum di Tengah Perang

Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov secara terbuka mendesak pemerintah untuk segera menyelenggarakan pemilihan umum meskipun konflik bersenjata dengan Rusia masih berlangsung. Pernyataan tersebut disampaikan melalui video di platform YouTube pada Selasa (18/8/2026).

Langkah politik Fedorov menjadi tantangan internal terbesar bagi Presiden Volodymyr Zelensky sejak invasi penuh Rusia dimulai pada 2022. Saat ini, undang-undang darurat militer Ukraina secara tegas melarang pelaksanaan pemungutan suara selama status darurat perang masih berlaku.

Dalam keterangannya, mantan pejabat termuda di kabinet Zelensky tersebut membeberkan keprihatinannya atas krisis kepemimpinan serta praktik korupsi di lingkaran pemerintahan yang dianggap merugikan perjuangan militer.

"Sistem lama terlalu sering hidup menurut aturannya sendiri. Sistem itu melindungi dirinya sendiri. Sistem itu takut akan perubahan," ujar Fedorov.

Ia meyakini bahwa langkahnya merombak sistem pengadaan alat utama sistem persenjataan di Kementerian Pertahanan menjadi alasan utama pencopotannya dari jabatan menteri pada Juli lalu.

"Demokrasi tidak boleh disandera oleh Rusia," kata Fedorov.

Fedorov menambahkan bahwa pemerintah harus merumuskan skema yang memungkinkan partisipasi politik warga tanpa mengabaikan aspek keselamatan nasional.

"Kita harus menemukan机制 legal, aman, dan realistis yang memungkinkan Ukraina memperbarui proses demokrasi penuhnya, bahkan dalam kondisi perang yang panjang," lanjutnya.

Ia menyoroti kesiapan masyarakat Ukraina dalam menghadapi perubahan tata kelola negara yang lebih bersih.

"Rakyat kita sudah lama siap untuk negara yang berbeda. Kini, negara kita harus menjadi layak bagi rakyatnya," tambahnya.

Mengenai rumitnya pelaksanaan pemungutan suara saat konflik, ia menegaskan bahwa hak pilih tentara, warga di dekat garis depan, serta jutaan pengungsi di luar negeri tetap harus diakomodasi.

"Ini rumit. Tetapi kerumitan bukan berarti ketidakmungkinan," ujar Fedorov.

Pernyataan ini mengemuka setelah aksi unjuk rasa ribuan warga di Kyiv dan Lviv pada Minggu (16/8/2026) yang menuntut pengembalian jabatannya. Sementara itu, Zelensky telah mengajukan nama Yevhenii Khmara ke parlemen untuk mengisi posisi Menteri Pertahanan pada Rabu (19/8/2026).