Menteri Koperasi Jelaskan Anggaran Rp 103 Miliar untuk Komunikasi Publik

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan anggaran Rp 103 miliar yang disebut khusus untuk podcast sebenarnya dialokasikan untuk kebutuhan komunikasi publik Kementerian Koperasi secara luas.

Penjelasan itu disampaikan Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada Selasa (1/9) terkait anggaran kementerian yang digunakan untuk mendukung penyampaian program dan kebijakan perkoperasian kepada masyarakat, dilansir dari Detik Finance.

Ferry menyatakan bahwa anggaran tersebut mencakup fungsi hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi, publikasi, tata usaha, teknologi informasi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, anggaran tersebut tidak hanya untuk podcast saja.

"Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian," ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).

Ferry menegaskan pentingnya pengetahuan dan keahlian profesional dalam komunikasi publik agar informasi kebijakan dan program pemerintah dapat tersampaikan dengan tepat dan mudah dipahami masyarakat.

"Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan," tambahnya.

Menurut Ferry, dukungan komunikasi publik tersebut sangat diperlukan agar berbagai program perkoperasian dapat tersosialisasikan kepada masyarakat dan koperasi di seluruh Indonesia, termasuk koperasi eksisting dan KDKMP yang sedang dikembangkan.

"Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat," beber Ferry.