Presiden Prabowo Evaluasi Komunikasi Pejabat dan Tegaskan Hak Prerogatif Reshuffle

Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi komunikasi publik para pejabat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Juli 2026, sambil menegaskan hak prerogatif atas reshuffle kabinet yang menjadi sorotan publik. Evaluasi mencakup gaya komunikasi sejumlah menteri yang dianggap kurang tepat, seperti Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang mendapat teguran Komisi V DPR akibat ucapannya terkait reshuffle dan mutasi pejabat. Selain itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga pernah meminta maaf atas pernyataan kontroversial terkait tanah menganggur, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mundur terkait komentar tidak sensitif.

Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo dan meminta publik tidak berspekulasi melampaui kewenangan tersebut.

"Menyangkut dengan reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif bapak presiden karena itu kita semua harus taat tunduk pada hak prerogatif bapak presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 28 Juli 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa hingga saat ini Presiden belum berencana melakukan reshuffle, meski evaluasi rutin terhadap kinerja para menteri terus berjalan.

Prasetyo menjelaskan evaluasi dilakukan untuk memastikan program pemerintah dijalankan dengan benar dan tata kelola yang baik, termasuk aspek komunikasi publik para menteri. Pengamat politik Hari Purwanto menilai Presiden menghadapi ujian besar menjelang dua tahun masa pemerintahannya dengan munculnya berbagai persoalan internal kabinet yang menjadi indikator perlunya reshuffle menyeluruh.

Hari menegaskan, "Ikan busuk dari kepala dan ini buktinya hari ini. Kasus BGN kasus APH jadi bukti. Artinya, sebentar lagi 2 tahun nih pemerintahannya Prabowo, pilihannya adalah reshuffle kabinet atau Prabowo akan terhempas."

Isu reshuffle juga terkait dengan dinamika politik di Istana yang menurut Hari melibatkan kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh, dan DPR perlu menjalankan fungsi pengawasan serta legislasi secara optimal. Dalam polemik internal, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sempat menjadi sorotan publik akibat gaya komunikasinya yang santai dalam menghadapi isu reshuffle dan mutasi pejabat, dengan ucapannya "Ampun bos, ampun" yang viral dan memicu teguran.

Respons tersebut disampaikan Dody usai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, sementara Menteri Sekretaris Negara menegaskan tidak ada rencana reshuffle dalam waktu dekat.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan, "Belum ada reshuffle. Proses evaluasi atau pengawasan itu tidak selalu kemudian berujung dengan adanya reshuffle," seperti dilansir Kompas TV pada 21 Juli 2026. Di tengah spekulasi yang beredar luas, Mensesneg kembali menegaskan pada 28 Juli 2026, "Belum, Belum, Belum" terkait rumor reshuffle kabinet yang terus berkembang di masyarakat.