Menteri PU Minta Tindak Tegas Pegawai Terlibat Judi Online

Temuan PPATK menunjukkan sekitar 4.000 pegawai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terindikasi bermain judi online, sehingga Menteri PU Dody Hanggodo meminta Inspektorat Jenderal segera menindaklanjuti kasus ini secara serius dan sesuai aturan.

Dody menegaskan sanksi harus dijalankan jika pelanggaran terbukti, termasuk proses hukum jika ditemukan unsur pidana. Ia menekankan pentingnya disiplin dan integritas pegawai mengingat besarnya pengelolaan anggaran negara di kementeriannya.

"Kalau terbukti melanggar, jalankan sanksinya. Kalau ditemukan unsur pidana, lanjutkan melalui proses hukum. Jangan ada yang ditutup-tutupi, dan jangan pula menghukum orang tanpa dasar yang cukup," ujar Dody, Kamis (10/9/2026).

Penanganan kasus ini juga bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur sipil negara dan institusi Kementerian PU.

Inspektur Jenderal Kementerian PU Maulidya Indah Junica menyampaikan bahwa pihaknya telah memeriksa nama-nama pegawai yang terindikasi dan melakukan verifikasi sesuai data dan bukti.

"Setiap nama kami periksa berdasarkan data dan bukti yang tersedia. Selanjutnya Inspektorat Jenderal telah menyerahkan hasil verifikasi kepada masing-masing Unit Organisasi untuk ditindaklanjuti dengan proses penjatuhan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Maulidya.

Kasus yang masih membutuhkan pendalaman terus diperiksa secara rinci agar tidak berhenti tanpa tindakan sanksi yang tegas.

Maulidya menambahkan penanganan dilakukan melalui mekanisme disiplin kepegawaian sesuai tingkat pelanggaran, dan jika ditemukan indikasi tindak pidana termasuk pencucian uang, kasus akan diteruskan ke proses hukum sesuai undang-undang.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menjelaskan temuan ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan internal pegawai.

"Selain melakukan penanganan terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan pegawai," ujar Apri.

Apri menegaskan pentingnya perbaikan sistem secara berkelanjutan agar kejadian serupa tidak terulang dan pencegahan dapat dilakukan lebih awal.