MPR Desak PLN Evaluasi Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa-Bali

Gangguan teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) swasta memicu pemadaman listrik bergilir di wilayah Jawa, Sumatra, dan Bali pada Sabtu (20/6/2026), yang memicu desakan evaluasi total dari parlemen.

Dilansir dari ANTARA, PT PLN (Persero) mengonfirmasi bahwa kendala operasional pada dua pembangkit milik produsen listrik swasta menjadi penyebab utama gangguan interkoneksi ini. Saat ini, tim teknis telah dikerahkan ke lapangan untuk mempercepat proses perbaikan fasilitas penunjang daya tersebut.

Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno mendesak PLN segera membenahi rantai pasok batu bara dan meningkatkan kinerja pembangkit kelistrikan nasional. Berdasarkan laporan siaran pers yang dikutip CNBC Indonesia, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku merasakan langsung dampak gangguan saat meninjau daerah pemilihannya.

"Saya tidak saja mendapatkan laporan terkait pemadaman listrik secara bergilir dari daerah ke daerah, lebih dari itu saya juga mengalaminya saat kunjungan ke dapil (daerah pemilihan) di Kota Bogor hari Jumat sore (19 Juni)," ujar Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR.

Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menilai krisis energi tidak selayaknya terjadi di Indonesia selaku negara produsen komoditas tambang terbesar. Ia mengidentifikasi defisit pasokan bahan baku menjadi pemicu ketidakseimbangan distribusi daya.

"Saya memahami bahwa akar permasalahan antara lain berawal dari kurangnya pasokan batubara jenis medium rank coal ke pembangkit-pembangkit PLN, sehingga terpaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata," kata Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR.

Guna mengatasi hambatan pasokan, Eddy meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat persetujuan izin produksi para produsen batu bara domestik. Langkah pengawasan ketat juga dinilai perlu diambil terhadap perusahaan yang tidak patuh pada regulasi alokasi pasar dalam negeri.

"Saya juga mendorong agar Kementerian ESDM melakukan pengawasan yang ketat terhadap produsen batubara yang "nakal" dan cenderung menghindar dari kewajiban mereka menyediakan batubara untuk kebutuhan domestik, berdasarkan aturan Domestic Market Obligation," kata Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR.

Di sisi lain, legislator bergelar Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini berharap kendala sistem kelistrikan berkala ini menjadi momentum strategis bagi para pemangku kepentingan. Pemerintah didorong mempercepat diversifikasi energi untuk mengurangi keterikatan kelistrikan nasional pada bahan bakar fosil.

"Sebagaimana saya sampaikan secara konsisten dalam berbagai forum publik, program transisi energi yang juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo perlu kita percepat, agar ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya di sektor kelistrikan dapat ditekan secara maksimal," kata Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR.

Langkah percepatan ini juga dipandang sebagai upaya mengejar target pembangunan infrastruktur energi bersih baru yang telah direncanakan dalam cetak biru ketahanan energi nasional.

"Kita telah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo untuk membangun PLTSurya 100GW dan wajib mempercepat program transisi energi berdasarkan RUPTL tahun 2025-2034, agar memaksimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta menguatkan ketahanan energi nasional," kata Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR.