Myanmar Akui 309 Ribu Pengungsi Rohingya Sebagai Mantan Penduduk Rakhine

Pemerintah Myanmar resmi mengakui sebanyak 308.975 pengungsi Rohingya di Bangladesh sebagai mantan penduduk Negara Bagian Rakhine. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Myanmar pada pertengahan Agustus 2026 sebagai titik terang upaya pemulangan pengungsi.

Otoritas Myanmar menyatakan kesiapannya untuk menerima kembali para pengungsi yang telah terverifikasi tersebut. Namun, proses repatriasi baru akan dilaksanakan setelah situasi keamanan di wilayah Rakhine membaik dan dinilai lebih stabil.

Pengakuan resmi ini dipublikasikan setelah Myanmar melakukan verifikasi terhadap 426.545 dari total 828.824 nama pengungsi yang diajukan oleh pemerintah Bangladesh. Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 113.507 orang dinyatakan tidak dapat terverifikasi, sementara 4.241 orang lainnya diklaim terlibat dalam aktivitas terorisme.

Otoritas Myanmar juga membantah data yang menyebutkan lebih dari satu juta warga mengungsi dari Rakhine. Pemerintah mencatat sebanyak 540.000 orang menyeberang ke Bangladesh akibat gelombang kekerasan pada 2017, sedangkan 200.000 warga Rohingya lainnya tetap bertahan di Rakhine utara.

Rencana pemulangan yang digagas sejak 2018 kerap menemui jalan buntu akibat memburuknya stabilitas keamanan domestik. Kondisi semakin rumit setelah militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pada 2021 dan pecahnya bentrokan bersenjata melawan kelompok Tentara Arakan yang kini menguasai sebagian besar Rakhine.

Krisis pengungsi ini berimbas ke negara tetangga seperti Malaysia, tempat 126.000 warga Rohingya terdaftar di UNHCR hingga Februari 2026. Peneliti LSM Article 19, Maryam, menyoroti meningkatnya tekanan sosial dan kampanye disinformasi yang menyasar komunitas pengungsi di Malaysia.

"Gelombang retorika anti-Rohingya terbaru ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu yang paling intens baik dari segi skala maupun durasi," kata Maryam, perwakilan LSM Article 19.

Eskalasi ketegangan di lapangan memicu pengusiran lebih dari 100 pengungsi dari Desa Kuala Muda, Penang, serta penutupan sementara sembilan sekolah komunitas. Pendiri LSM pendidikan pengungsi, Amira, membeberkan kondisi intimidasi yang dialami anak-anak pengungsi saat menuju tempat belajar.

"Banyak anak telah dikejar dan dilecehkan dalam perjalanan ke sekolah," kata Amira, pendiri LSM pendidikan pengungsi.

Ancam kecemasan serupa dialami tenaga pengajar di kawasan ibu kota yang terpaksa menghentikan kegiatan belajar mengajar demi keselamatan siswa. Guru dan aktivis Rohingya di Kuala Lumpur, Ahmad, menjelaskan langkah antisipasi yang diambil pihak sekolah.

"Satu sekolah tetap tutup selama sebulan, yang lain selama dua minggu karena kekacauan ini," kata Ahmad, guru dan aktivis Rohingya.

Ahmad menambahkan bahwa para siswa disarankan untuk tidak memakai seragam sekolah guna menghindari perhatian publik saat berpergian.

Mengenai rencana pemulangan pengungsi dari Malaysia, Pejabat Kementerian Luar Negeri Myanmar Han Win Aung memberikan klarifikasi terkait pemulangan 5.000 warga yang berada di pusat detensi imigrasi Malaysia.

"Program repatriasi hanya berfokus pada warga negara Myanmar yang terverifikasi yang saat ini ditahan di pusat-pusat penahanan di Malaysia," kata Han Win Aung, pejabat Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Saat ini lebih dari 1,3 juta pengungsi Rohingya masih bertahan di kamp-kamp pengungsian Bangladesh, sementara puluhan ribu lainnya melintasi jalur laut menuju negara tujuan lain di Asia Tenggara.