Benjamin Netanyahu Perintahkan Militer Israel Ambil Alih 70 Persen Wilayah Jalur Gaza

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer Israel untuk segera mengambil alih hingga 70 persen wilayah Jalur Gaza pada Jumat, 29 Mei 2026. Keputusan sepihak ini memicu ketegangan baru di Timur Tengah karena dianggap mengkhianati kesepakatan gencatan senjata yang sedang berjalan.

Perintah baru tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak internasional karena memperluas skala operasi militer di kawasan padat penduduk. Selain perintah ekspansi militer, pemerintah Israel juga mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik secara total dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari yang sama.

Berdasarkan klaim sepihak dari pihak Tel Aviv, tentara Israel saat ini sudah menguasai sebagian besar wilayah kantong Palestina tersebut. Langkah lanjutannya adalah mempertegas kendali penuh atas area strategis yang tersisa.

Netanyahu menegaskan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sebelum target persentase wilayah tersebut tercapai sepenuhnya. Pihak militer Israel diminta meningkatkan intensitas serangan darat maupun udara untuk mengamankan zona-zona baru.

Pemerintah Israel menyebutkan bahwa perluasan wilayah operasi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang mereka. Melalui pernyataan resminya, Netanyahu membeberkan pencapaian pasukannya di lapangan sebelum perintah baru ini dikeluarkan.

"Saat ini pasukan kita telah menguasai sekitar 60 persen wilayah di Jalur Gaza, dan target berikutnya adalah mengamankan kontrol hingga 70 persen,"

kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya.

Hamas langsung mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut langkah Israel sebagai bentuk pengkhianatan nyata terhadap proses perdamaian. Perintah tersebut dinilai menghancurkan seluruh upaya diplomasi yang sedang diupayakan oleh negara-negara mediator.

Detail Target Penguasaan Wilayah

Militer Israel terus menggeser garis depan pertempuran demi memenuhi target yang ditetapkan oleh jajaran kabinet perang. Berikut adalah rincian persentase kendali wilayah yang diklaim oleh pihak Israel berdasarkan laporan resmi per tanggal 29 Mei 2026:

Langkah agresif ini diperkirakan akan memperburuk situasi kemanusiaan di lapangan yang sudah berada di ambang kehancuran. Blokade total dan perluasan operasi militer membuat penyaluran bantuan internasional semakin sulit menjangkau warga sipil.

Pemutusan Kontak dengan Sekjen PBB

Ketegangan politik tidak hanya terjadi di medan pertempuran, melainkan juga merembet ke ranah diplomasi internasional. Keputusan Netanyahu untuk memutus kontak dengan Sekjen PBB Antonio Guterres diambil setelah munculnya serangkaian kritik tajam dari badan dunia tersebut terhadap tindakan Israel.

Banyak pihak mempertanyakan "kenapa israel putus hubungan dengan pbb" di tengah situasi kritis seperti ini. Pemerintah Israel beralasan bahwa PBB tidak bersikap objektif dan dinilai selalu menyudutkan operasi pertahanan yang mereka lakukan di Jalur Gaza.

Hingga saat ini, dewan keamanan PBB masih terus menggelar rapat darurat untuk merespons eskalasi terbaru di Gaza. Komunitas internasional mendesak adanya sanksi tegas jika Israel tetap memaksakan perluasan wilayah pendudukan militer tersebut.