OJK Lantik Deputi Komisioner Pengawasan Bursa Mineral Strategis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan pelantikan Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) di Jakarta, Rabu (19/8/2026), guna menjalankan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat kerangka regulasi, tata kelola, serta pengawasan ekosistem perdagangan mineral nasional. Penetapan jabatan baru tersebut diharapkan dapat memberantas praktik kecurangan harga sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan pentingnya pembentukan lembaga ini untuk membenahi sistem perdagangan komoditas nasional.

"Harapan negara sangat besar akan suksesnya bursa mineral dan komoditas strategis ini. Banyak sekali kita mendengarkan harapan banyak pihak, terutama dari Bapak Presiden, bahwa nantinya bursa ini yang akan menjawab banyak hal, terutama terkait praktik transfer pricing dan under-invoicing yang sangat merugikan bangsa Indonesia," ujar Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK.

Kiki menjelaskan bahwa posisi Indonesia sebagai produsen utama belum dimanfaatkan secara optimal karena penetapan harga komoditas strategis belum dilakukan di dalam negeri. Kehadiran BMKS ditargetkan mampu menciptakan pembentukan harga yang transparan dan tertib.

Guna memastikan operasional bursa berjalan lancar, OJK terus merancang seperangkat aturan teknis dan mekanisme pengawasan sejak dini.

"Tentunya kita perlu mempersiapkan sejak awal, mulai dari POJK, pengaturan, hingga pengawasan, agar kehadiran BMKS dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan mandat yang diberikan kepada OJK," kata Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK.

Pengawasan ketat terhadap BMKS juga menjadi poin utama yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026. Penunjukan posisi deputi komisioner ini menjadi pijakan awal OJK dalam menerapkan manajemen risiko dan integritas perdagangan komoditas di tanah air.