P3DW Bandung Barat Razia Pajak Kendaraan Demi Infrastruktur Jalan

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Bandung Barat menggelar operasi edukatif lapangan guna menjaring pemilik kendaraan yang menunggak pajak pada pertengahan Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tersebut.

Upaya penagihan aktif ini dipicu oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bandung Barat yang baru menyentuh angka 67 persen. Kondisi tersebut menyisakan sekitar 30 persen pemilik kendaraan yang belum melunasi kewajiban mereka, padahal potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) daerah ditargetkan mencapai Rp200 miliar dengan target opsen PKB sebesar Rp185 miliar pada tahun 2026.

Kepala P3DW Kabupaten Bandung Barat, Dayli Setiaji menjelaskan bahwa pertumbuhan volume kendaraan bermotor yang terjadi setiap tahun secara otomatis membuka peluang penerimaan pajak yang lebih besar bagi daerah.

"Jumlah kendaraan setiap tahun terus bertambah, sehingga potensi pajaknya juga otomatis meningkat," kata Dayli Setiaji, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Bandung Barat.

Dayli Setiaji menekankan bahwa pelaksanaan operasi di lapangan tersebut mengedepankan tindakan persuasif dan edukasi kepada masyarakat, bukan bentuk penegakan hukum yang kaku.

"Banyak yang langsung bayar pajak di tempat. Tapi ada yang belum siap membayar, maka kami berikan edukasi dan surat pernyataan agar segera melakukan pembayaran," kata Dayli Setiaji.

Berdasarkan laporan dari Harapan Rakyat dan Media Kampung, besarnya nominal tunggakan pajak ini menjadi kendala serius karena menghambat optimalisasi pelayanan publik serta sektor administrasi transportasi daerah.

"Kendaraan makin banyak, potensi makin besar. Tapi sayangnya kepatuhan belum maksimal. Masih ada hampir sepertiga warga yang belum bayar. Ini yang sedang kita kejar bersama," ujar Dayli Setiaji ketika dikonfirmasi pada Jumat, 15 Mei 2026.

Melalui pemeriksaan tersebut, petugas di lapangan juga memberikan fasilitas bagi masyarakat yang terlambat atau lupa agar dapat langsung menunaikan kewajiban pembayaran di tempat.

"Banyak yang lupa atau terlambat. Saat diperiksa, kalau sudah siap langsung bayar di tempat. Belum siap? Kami berikan pemahaman dan surat pernyataan agar segera melunasi. Tujuannya sadarkan masyarakat, bukan menghukum," jelas Dayli Setiaji.

Langkah taktis P3DW ini mendapat sokongan penuh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat yang terus berupaya mendisiplinkan para wajib pajak demi menyukseskan agenda pembangunan daerah.

"Tujuan operasi ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi jumlah penunggak, dan mengejar target realisasi opsen PKB," ujar Rini Sartika, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat.

Rini Sartika menambahkan bahwa operasi terpadu ini sangat efektif dalam memfasilitasi para pemilik kendaraan yang sebenarnya memiliki niat membayar namun terlewat karena kelalaian waktu.

"Kami berharap masyarakat semakin sadar pentingnya membayar PKB dan BBNKB tepat waktu. Dengan begitu target PAD bisa tercapai," kata Rini Sartika.

Melalui penguatan sektor PKB dan mekanisme opsen ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memproyeksikan seluruh pembiayaan bagi penyediaan fasilitas publik dapat terpenuhi secara optimal.

"Kami harap warga makin sadar. Bayar tepat waktu berarti ambil bagian membangun Bandung Barat. Kurangi penunggak, agar target pendapatan tercapai penuh tahun ini," pungkas Rini Sartika.

Kebutuhan untuk mengoptimalkan realisasi PKB dan opsen ini juga mendesak bagi wilayah lain seperti Kota Cirebon yang memprioritaskan anggaran sektor ini untuk perbaikan drainase serta jalan. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon menyatakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berjalan karena pemanfaatan dana opsen belum dapat dialokasikan sepenuhnya secara mandiri oleh pemerintah kota.