Pemerintah Daerah di Jawa Barat Genjot Penerimaan Pajak Kendaraan

Sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat mengintensifkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen pada Mei 2026 demi mendanai perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Langkah taktis ini diambil menyusul evaluasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang dinilai belum optimal di beberapa wilayah.

Optimalisasi sektor transportasi menjadi prioritas utama karena kontribusinya yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kota Cirebon, alokasi dana diarahkan untuk membenahi kerusakan jalan, jembatan, dan drainase, meski Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah setempat menyatakan pemanfaatannya masih dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi.

Sementara itu, berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang dilansir dari databoks.katadata.co.id, anggaran PAD Pemerintah Kota Cimahi tahun ini ditargetkan mencapai Rp625,97 miliar atau naik 10,71 persen dari tahun sebelumnya. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, realisasi PAD Kota Cimahi menyentuh Rp190,68 miliar atau 30,46 persen dari target.

Di Kabupaten Bandung Barat, potensi penerimaan PKB 2026 dipatok Rp200 miliar dengan target opsen sebesar Rp185 miliar. Namun, operasional di lapangan menunjukkan sekitar 30 persen lebih pemilik kendaraan di wilayah tersebut masih menunggak kewajiban mereka.

"Jumlah kendaraan setiap tahun terus bertambah, sehingga potensi pajaknya juga otomatis meningkat," kata Dayli Setiaji, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat saat dikonfirmasi pada Kamis (14/5/2026).

Dayli Setiaji menjelaskan bahwa instansinya kini gencar menggelar operasi edukatif langsung di lapangan demi menekan angka pemungutan yang tertunda.

"Banyak yang langsung bayar pajak di tempat. Tapi ada yang belum siap membayar, maka kami berikan edukasi dan surat pernyataan agar segera melakukan pembayaran," kata Dayli Setiaji.

Upaya persuasif ini mendapat dukungan penuh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang mengingatkan bahwa dana pajak sepenuhnya dikembalikan untuk pelayanan publik.

"Opsen PKB merupakan salah satu penghasil pendapatan asli daerah (PAD) yang setiap tahunnya digunakan untuk pembangunan. Tujuan operasi ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi jumlah penunggak, dan mengejar target realisasi opsen PKB," ujar Rini, pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Petugas di lapangan diharapkan dapat mempermudah para pemilik kendaraan yang kerap terlambat atau lupa memenuhi kewajiban administratif mereka.

"Kami berharap masyarakat semakin sadar pentingnya membayar PKB and BBNKB tepat waktu. Dengan begitu target PAD bisa tercapai," kata Rini.

Sebagai langkah strategis jangka panjang, DPRD Jawa Barat saat ini juga sedang mengkaji regulasi alternatif seperti penerapan sistem jalan berbayar guna mengoptimalkan penerimaan dari sektor transportasi daerah.