PBNU Matangkan Persiapan Muktamar ke-35 di Jombang

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mematangkan kesiapan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Agenda tertinggi organisasi ini memuat sejumlah pembahasan krusial, mulai dari skema pemilihan ketua umum hingga pemberian dispensasi khusus bagi kepengurusan wilayah di Tanah Papua. Keputusan penunjukan lokasi dan kebijakan strategis tersebut disepakati pasca-Rapat Gabungan Harian Syuriyah-Tanfidziyah di Gedung PBNU, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2026. Ketua Panitia Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 NU H Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa rekam jejak Jombang dalam mengomandoi agenda serupa pada periode sebelumnya menjadi modalitas berharga untuk kepanitiaan saat ini.

"Hal lain yang menggembirakan karena Jombang telah memiliki pengalaman menjadi tuan rumah Muktamar pada 2015. Pengalaman tersebut menjadi salah satu modal penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar kali ini," kata Saifullah Yusuf.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menambahkan bahwa penetapan lokasi akhir telah melewati proses kalkulasi teknis yang matang demi pemenuhan standardisasi forum. "Karena itu, seluruh pengurus wilayah dan cabang diharapkan dapat memahami keputusan yang telah diambil demi kemaslahatan bersama," kata Saifullah Yusuf.

Di samping itu, rapat gabungan juga menelurkan keberpihakan regulasi bagi perwakilan dari wilayah ujung timur Indonesia akibat status kekhususan daerah mereka. "Secka khusus, rapat menyepakati bahwa PWNU dan PCNU se-Tanah Papua akan memperoleh pertimbangan khusus dalam penerbitan surat keputusan kepengurusan mengingat Papua memiliki status otonomi khusus," kata Saifullah Yusuf.

Langkah afirmasi ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi jajaran pimpinan tertinggi PBNU agar hak konstitusional seluruh cabang di Papua tetap terpenuhi dalam muktamar. "Kebijakan tersebut merupakan arahan Rais Aam dan Ketua Umum yang akan segera ditindaklanjuti agar seluruh PWNU dan PCNU di Tanah Papua dapat mengikuti Muktamar dan memperoleh hak-haknya sebagaimana pengurus wilayah dan cabang lainnya," kata Saifullah Yusuf. Apresiasi juga dialamatkan oleh panitia kepada seluruh peserta rapat atas kedisiplinan dan ketertiban selama dinamika penyampaian gagasan berlangsung.

"Alhamdulillah, pada akhirnya keputusan telah ditetapkan," kata Saifullah Yusuf.

Dalam kesempatan tersebut, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memberikan wejangan moral kepada jajaran fungsionaris PBNU masa khidmah 2021-2026 untuk mengawal akhir masa jabatan dengan integritas tinggi. "Alhamdulillah, nyawa kita kurang 20 hari lagi sudah ada di tenggorokan. Kita masuk sebagai pengurus NU dengan baik-baik, berniat (nawaitu) untuk khidmah di NU.

Tentu kewajiban kita adalah mempertahankan niat yang baik ini," kata Miftachul Akhyar. Dirinya berharap konsistensi pengabdian tersebut dapat terjaga secara solid hingga estafet kepemimpinan baru resmi terbentuk.

"Tinggal beberapa hari lagi, semoga kita bisa bertahan dan memperoleh husnul khatimah," kata Miftachul Akhyar.

Terkait teknis penentuan titik lokasi, dinamika usulan beberapa pesantren dalam satu wilayah regional membuat PBNU harus menurunkan tim penilai khusus ke lapangan. "Oleh karena itu, sebagaimana penentuan lokasi Munas dan Konbes, kita juga mengirimkan tim survei. Kemarin, untuk Muktamar, tim survei juga telah diterjunkan," kata Miftachul Akhyar.

Sementara itu, dari aspek tata kelola organisasi, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU KH Imron Rosyadi Hamid mengungkapkan bahwa sistem pemilihan pucuk pimpinan tanfidziyah masih menggodok dua skenario alternatif. "Mekanisme pemilihan Ketua Umum akan dilakukan dengan 2 opsi di Muktamar," ujar Imron Rosyadi Hamid.

Menurut figur yang akrab disapa Gus Imron ini, pilihan skema tersebut mencakup adopsi sistem muktamar terdahulu atau perluasan wewenang tim formatur ulama. "Tetap seperti Muktamar Lampung atau akan dipilih oleh Ahwa dan Rais Aam," kata Imron Rosyadi Hamid. Penetapan opsi final dipastikan akan diserahkan langsung kepada forum tertinggi karena berimplikasi pada amendemen dokumen hukum organisasi.

"Kedua opsi akan ditawarkan ke muktamirin karena menyangkut perubahan ART," ujar Imron Rosyadi Hamid.

Wacana keterlibatan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam menentukan posisi Ketua Umum PBNU ini mencuat dari usulan pengurus tingkat wilayah dalam Munas-Konbes NU 2026 di Kediri, sebagaimana dikonfirmasi oleh Sekretaris Steering Committee Prof Mohammad Nuh. "Termasuk yang banyak diusulkan oleh para pengurus wilayah, reformasi organisasi. Apa itu yang diusulkan?

Kalau selama ini, Ahwa itu hanya memilih Rais Aam, maka sekarang ini banyak yang diusulkan, gimana kalau Ahwa ini di samping Rais Aam bersama Rais Aam memilih Ketum," ujar Mohammad Nuh. Di sisi lain, momentum transisi kepemimpinan pada abad kedua NU ini turut memantik perhatian dari tokoh muda NU, Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, yang menggarisbawahi krusialnya marwah jabatan Rais Aam.

"Politik kekuasaan dijauhi oleh NU sebagai organisasi, sedangkan politik kebangsaan menjadi panggilan sejarahnya, yakni menjaga keutuhan bangsa, mengawal Pancasila, dan memperjuangkan kemaslahatan umat," kata Khalilur Abdullah Sahlawiy.

Ia memaparkan bahwa figur Rais Aam memiliki tanggung jawab protektif agar kemudi organisasi tidak terkooptasi oleh kepentingan eksternal. "Rais Aam harus mampu menjaga NU agar tidak menjadi kendaraan politik siapa pun, termasuk tidak menjadi kendaraan politik NU sendiri," kata Khalilur Abdullah Sahlawiy.

Bagi Gus Lilur, esensi dari kedudukan Rais Aam melampaui batas administratif birokrasi karena merepresentasikan kepemimpinan spiritual keagamaan. "NU bukan hanya organisasi, melainkan cara beragama. Karena itu, Rais Aam bukan sekadar jabatan, tetapi imamah yang menjadi rujukan, teladan, dan tempat bersandar jutaan umat," kata Khalilur Abdullah Sahlawiy.