Pemerintah dan Aparat Keamanan Respons Ancaman Demo Reformasi Jilid II

Pemerintah bersama aparat keamanan merespons ancaman aksi massal bertajuk Reformasi Jilid II dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah terkait pelemahan nilai tukar rupiah dan lonjakan harga Pertamax sejak awal Juni 2026.

Gelombang protes ini dipicu oleh aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah pada Jumat (5/6/2026) yang mengusung tema "Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat".

Merespons situasi tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah terus berkoordinasi intensif dan bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi nasional.

"Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita," kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (8/6).

Prasetyo menambahkan bahwa perbaikan indikator ekonomi tidak bisa serta-merta diselesaikan dalam tenggat waktu singkat yang dipatok oleh kelompok mahasiswa.

"Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini," ujarnya.

Prasetyo menyampaikan permohonan maaf karena pemulihan kondisi ekonomi memerlukan proses yang bertahap.

"Mohon maaf ya, apa namanya tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa apa namanya dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang, yang sudah ditetapkan. Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini kan adalah apa namanya, semangatnya itu. Semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi," katanya.

Sementara itu, Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS) Kailani Rizqi Pratama menyatakan bahwa angka 18 hari dipilih sebagai simbol tekanan terhadap mata uang rupiah yang menyentuh angka Rp18.000.

"Kalau kita melihat hari ini, untuk rupiah yang melemah sebanyak Rp 18.000, kami hari ini berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia," kata Kailani dalam aksi yang digelar mahasiswa.

Kailani menegaskan mahasiswa siap melakukan tindakan lebih tegas di Jakarta apabila tuntutan mereka diabaikan.

"Oleh karena itu, jika dalam waktu 18 hari tidak ada upaya perbaikan, maka jangan salahkan kami selaku mahasiswa untuk nanti melakukan penyegelan-penyegelan yang akan kami lakukan dalam tenggat waktu 18 hari di Kementerian Keuangan," ujar dia.

Dari sisi penegakan hukum, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban umum dan menyampaikan aspirasi secara konstruktif.

"Terkait kegiatan di masyarakat tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk konstruktif," katanya di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Listyo memastikan personel kepolisian akan mengawal seluruh jalannya demonstrasi agar tetap aman dan terukur.

"Kami Polri akan terus menjaga agar apa pun bentuk aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang konstruktif dan terukur. Itu jadi imbauan kita bersama," tambahnya.

Kapolri kembali menegaskan komitmen Korps Bhayangkara untuk menjaga stabilitas keamanan di ruang publik.

"Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang taktis," kata Listyo kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Listyo menyatakan Polri sangat menghormati hak berpendapat yang dijamin oleh undang-undang.

"Kami, Polri, tentunya akan terus menjaga agar apa pun bentuk kegiatan dan aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang konstruktif dan terukur," ujarnya.

Listyo berharap situasi kamtibmas tetap kondusif di tengah dinamika ekonomi saat ini.

"Dan itu menjadi imbauan kita bersama di tengah situasi yang ada," kata Listyo.

Dalam kesempatan terpisah di Mabes Polri, Kapolri kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum saat berdemonstrasi.

"Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang tertib," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Sigit menjamin aparat keamanan tidak akan represif selama massa aksi mematuhi aturan baku.

"Kami Polri tentunya akan terus menjaga agar apapun bentuk kegiatan penyampaian aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang tertib dan itu menjadi tujuan kita bersama dengan situasi yang ada," ujar dia.

Kondisi ekonomi juga diperparah oleh kebijakan Pertamina Patra Niaga yang menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax sebesar 30 persen menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter mulai Rabu (10/6/2026).

VP Commercial & Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga Sigit Setiawan menjelaskan kenaikan ini terpaksa dilakukan akibat tingginya biaya impor jalur laut setelah penutupan Selat Hormuz.

"Beberapa waktu kemarin itu (harga) masih bisa kami tahan, tetapi kenapa kok hari ini enggak bisa nahan? Karena kami harus memastikan ketersediaan di pasar itu ada barangnya," kata Sigit dalam sarasehan “Transisi Energi dalam Memitigasi Konflik Global” di IPB University, Rabu (10/6/2026).

Di sisi lain, Kepala BIN Herindra meminta seluruh komponen masyarakat tetap memprioritaskan persatuan nasional agar tidak memicu kerugian yang lebih besar.

"Yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan," ujar Herindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), dilansir dari Kompas.com.

Herindra mengingatkan bahwa stabilitas keamanan menjadi modal utama dalam memulihkan perekonomian.

"Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua ya," sambung dia.

Mabes TNI turut menyatakan kesiapannya dalam mengamankan objek-objek vital nasional dari potensi kerusuhan.

Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan personel TNI selalu bersiaga penuh tanpa perlu ada antisipasi khusus yang berlebihan.

"Ada demo, nggak ada demo, TNI siap 24 jam. Kalau saya billing bukan 24 jam lagi, jam kerja saya 25 jam, 8 hari. Jadi kalau mau dikerahkan sekarang, kami siap," kata Brigjen Muhammad Nas kepada awak media di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

Nas menerangkan bahwa pergerakan pasukan sejauh ini masih berjalan normal seperti biasa.

"Belum sampai ke sana. Belum," singkat Nas menambahkan.

Potensi eskalasi gerakan massa ini sebelumnya sudah diprediksi oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer usai sidang putusan kasus korupsi sertifikasi K3 pada Kamis (4/6/2026).

Mantan Wamenaker yang akrab disapa Noel ini memperingatkan Presiden Prabowo Subianto mengenai ancaman gejolak sosial akibat ambruknya nilai tukar rupiah dan indeks saham.

"Kita sudah lihat dolar semakin tinggi, IHSG juga babak belur. Itu salah satu indikator bahwa ke depan bisa muncul gejolak sosial yang berawal dari gejolak ekonomi," ujar Noel pekan lalu.