Pemerintah Australia Setujui 35 Rekomendasi Atasi Islamofobia

Pemerintah Federal Australia resmi mengumumkan tanggapan terhadap laporan penanganan islamofobia pada Sabtu (18/7/2026) dengan menyetujui serta mulai menerapkan 35 dari 54 rekomendasi yang diajukan demi memperkuat kohesi sosial di negara tersebut. Langkah taktis pemerintah mencakup pembentukan Satuan Tugas Pendidikan Islamofobia yang baru serta tim kohesi sosial Kepolisian Federal Australia untuk meningkatkan pelaporan. Selain itu, pemerintah mengucurkan pendanaan bagi organisasi komunitas serta memfasilitasi pendirian Institut Urusan Muslim Australia guna melindungi warga Muslim dari diskriminasi.

Dokumen tanggapan pemerintah memperingatkan bahwa islamofobia tidak hanya mengancam komunitas Muslim tetapi juga persatuan nasional, dengan merefleksikan peristiwa penembakan massal di Christchurch pada tahun 2019.

"Hal ini menemukan hidup baru pada mereka yang mencoba menyalahkan semua Muslim atas tindakan terorisme yang merupakan pelanggaran terhadap iman mereka," tulis laporan tersebut. Dokumen tersebut menegaskan bahaya dari penyebaran gagasan kebencian yang dapat berujung pada aksi kekerasan ekstrem yang nyata di masyarakat.

"Pelajaran yang tidak bisa dihindari dari kekejaman di Christchurch, pembunuhan massal umat Islam oleh seorang pria bersenjata Australia, adalah bahwa apa yang dimulai dengan ide-ide penuh kebencian dapat berakhir dengan kekerasan yang tidak terbayangkan," tulis laporan tersebut. Utusan Khusus untuk Memerangi Islamofobia, Aftab Malik, menyatakan bahwa kata-kata yang merendahkan dapat mengisolasi komunitas Muslim dan memicu tindakan berbahaya.

"Kata-kata yang merusak dan mendehumanisasi ini, tidak hanya mengisolasi dan memarginalkan umat Islam, tetapi juga memicu perilaku mengancam, membahayakan, ... dan pada akhirnya, kita telah melihat Christchurch," kata Aftab Malik, Utusan Khusus untuk Memerangi Islamofobia. Pemimpin Partai One Nation, Pauline Hanson, menuai kritik tajam setelah melontarkan pandangan kontroversial mengenai ajaran Islam dalam sebuah rekaman audio digital. "berdasarkan terorisme" klaim Pauline Hanson, Pemimpin Partai One Nation.

Selain itu, Hanson juga membantah tuduhan bahwa dirinya mendukung pemberlakuan kembali Kebijakan Australia Putih melalui sebuah unggahan video di media sosial.

"Saya tidak pernah menganjurkan hal itu, dan saya juga tidak mempercayainya," cetus Pauline Hanson, Pemimpin Partai One Nation. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menuduh pimpinan oposisi sayap kanan telah melakukan tindakan yang merusak keharmonisan masyarakat. "merusak kohesi sosial" tuduh Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia.

Ia juga menambahkan bahwa perilaku diskriminatif tersebut telah berlangsung lama dalam panggung politik nasional.

"telah merusak kohesi sosial selama 30 tahun" tambah Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia. Perdana Menteri menyerukan agar para pemimpin politik aktif mempromosikan persatuan alih-alih kebencian.

"Prasangka adalah sesuatu yang tidak normal, tidak intrinsik dalam upaya manusia, melainkan sesuatu yang diajarkan, dan para pemimpin politik memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan kohesi sosial di negara ini," tegas Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia. Terkait perbincangan kebijakan imigrasi masa lalu, Albanese menjelaskan bahwa penghapusan kebijakan rasial merupakan kesepakatan bersama antarpartai.

"Pergerakan menjauh dari Kebijakan Australia Putih bukan hanya karena pemerintahan Partai Buruh pimpinan Gough Whitlam," urai Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia. Menurutnya, perubahan arah kebijakan negara tersebut sejak dekade 1960-an merupakan sebuah kemajuan positif bagi Australia. "Itu sebenarnya adalah posisi bipartisan. Hal itu dimulai pada tahun 1960-an, dan itu adalah hal yang baik." sambung Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia.

Mengenai sisa rekomendasi laporan Malik yang belum disetujui, pemerintah masih memerlukan penelaahan lebih mendalam.

"pertimbangan lebih lanjut" kata Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia. Terkait penolakan peninjauan undang-undang kontraterorisme, Albanese menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan masukan lembaga keamanan. "Ini adalah nasihat independen," ujar Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia.

Ia menegaskan bahwa kendali penuh atas kebijakan hukum tetap berada di tangan kabinet pemerintahan.

"What we don’t do is we don’t contract out government. Decisions are made by our cabinet." tegas Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia. Albanese juga mengecam Senator One Nation, Malcolm Roberts, yang kedapatan mendukung teori konspirasi.

"Ini adalah orang yang telah terpilih dan terpilih kembali serta didukung dan didukung kembali berkali-kali oleh Pauline Hanson dan One Nation, dan pandangannya tidak layak untuk menjadi seorang senator, tetapi dia terpilih," kecam Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia. Ia memperingatkan masyarakat mengenai bahaya memilih figur-figur politik radikal.

"Inilah risiko yang diambil orang ketika mereka memilih orang-orang yang berada di pinggiran politik." pungkas Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia. Menteri Dalam Negeri Tony Burke ikut mengutuk komentar bernada rasial yang dinilai memecah belah bangsa. "Saya tidak pernah berpikir ketika masuk parlemen bahwa dalam kehidupan politik saya, siapa pun yang telah terpilih di parlemen akan menyerukan Australia Putih." kata Tony Burke, Menteri Dalam Negeri Australia.

Burke menekankan pentingnya menerima identitas Australia yang modern dan beragam.

"Saya pikir kita berada di negara di mana semua orang menerima bahwa kita telah melangkah maju dan kita menjadi lebih baik karena telah melangkah maju. Bagian dari mengatakan Anda mencintai Australia adalah mencintai Australia apa adanya, bukan konsep menyimpang tentang negara di mana kita akan saling menyerang." terang Tony Burke, Menteri Dalam Negeri Australia. Di sisi lain, Aliansi Muslim Australia dan Dewan Imam Nasional Australia memberikan apresiasi kolektif atas langkah awal pemerintah ini. "langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan penting ke arah yang benar" puji Aliansi Muslim Australia dan Dewan Imam Nasional Australia.

Meskipun menyambut baik tanggapan federal, kedua organisasi menekankan bahwa proses evaluasi dan pembenahan masih panjang.

"Meskipun tanggapan ini disambut baik, masih banyak hal yang harus dilakukan," cetus Aliansi Muslim Australia dan Dewan Imam Nasional Australia.