Albanese Rancang Regulasi Ketat Energi Pusat Data AI di Australia

Pemerintah Australia resmi merancang aturan ketat bagi pusat data berskala besar guna mengimbangi lonjakan konsumsi energi akibat perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI). Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan rencana regulasi baru ini dalam pidatonya di University of Sydney pada Rabu, 15 Juli 2026, demi menyelaraskan standar operasional di seluruh negara bagian.

Albanese menjelaskan bahwa pusat data besar nantinya wajib menyokong pasokan listrik baru serta membiayai koneksi jaringan mereka secara penuh. Langkah ini dinilai akan membawa arah baru yang lebih terstruktur bagi industri teknologi di Australia.

"greater clarity and speed" kata Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia.

Kebijakan tersebut juga akan mengikat berbagai tingkat pemerintahan yang memiliki wewenang tumpang tindih dalam urusan perizinan infrastruktur digital.

"take in every level of government and their overlapping powers" ujar Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia.

Langkah penyelarasan ini dinilai mendesak karena regulasi pusat data di Australia selama ini dianggap sangat terfragmentasi. Profesor sekaligus Direktur Net Zero Institute di University of Sydney, Deanna D’Alessandro, menyoroti perbedaan fokus yang terjadi di berbagai tingkat pemerintahan.

"The commonwealth is focused on sovereign digital capability, productivity, critical infrastructure resilience and decarbonisation," kata Deanna D’Alessandro, Direktur Net Zero Institute University of Sydney.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah dan negara bagian memiliki beban tersendiri dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan dampak langsung terhadap masyarakat setempat.

"States are balancing economic growth with energy, water and regional development challenges. Local councils are dealing with the immediate impacts on land use, housing, traffic, amenity and community expectations." ujar Deanna D’Alessandro, Direktur Net Zero Institute University of Sydney.

Hingga saat ini, sebagian besar pusat data berada di New South Wales dan Victoria, sementara Queensland sempat menolak usulan standar bersama tersebut pada pertemuan tingkat menteri Mei lalu. Penolakan ini dikhawatirkan dapat memicu persaingan tidak sehat antarnegara bagian yang menurunkan standar perlindungan lingkungan.

"state-by-state race to the bottom" kata Amanda McKenzie, Kepala Climate Council.

McKenzie memperingatkan bahwa tanpa adanya regulasi yang memadai, ekspansi tak terkendali dari pusat data berbasis AI berisiko melonjakkan harga listrik dan memperparah polusi iklim.

"The AI-driven surge in datacentres will have a profound effect on our energy system, and unchecked, this growth could mean soaring prices and rampant climate pollution," ujar Amanda McKenzie, Kepala Climate Council.

Oleh karena itu, intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur digital ini sejalan dengan kepentingan publik.

"The government must adequately regulate datacentre growth to ensure it occurs in the best interests of Australians." kata Amanda McKenzie, Kepala Climate Council.

Di sisi lain, asosiasi industri Data Centres Australia menyatakan dukungannya terhadap posisi perdana menteri meski detail teknis dari aturan tersebut masih harus dikaji lebih lanjut. CEO Data Centres Australia, Belinda Dennett, sebelumnya sempat menyatakan kendala praktis terkait sinkronisasi proyek energi terbarukan dengan pembangunan pusat data.

"to match a renewable energy project timing and a datacentre timing is difficult" kata Belinda Dennett, CEO Data Centres Australia.

Desakan untuk menunda sementara (moratorium) persetujuan baru terus disuarakan oleh kelompok masyarakat yang kawasannya terdampak langsung oleh rencana pembangunan pusat data. Perwakilan Lane Cove Responsible Planning Group, Sasha Titchkosky, menilai industri ini sangat menyerap sumber daya alam setempat secara masif.

"highly extractive" kata Sasha Titchkosky, Perwakilan Lane Cove Responsible Planning Group.

Titchkosky mendesak agar seluruh izin baru ditangguhkan sampai kerangka regulasi nasional resmi ditetapkan demi melindungi wilayah hunian dan industri lokal.

"There shouldn’t be any new approvals given until this regulatory framework is established," ujar Sasha Titchkosky, Perwakilan Lane Cove Responsible Planning Group.

Senada dengan kelompok masyarakat, Partai Greens juga menuntut diterapkannya moratorium serupa hingga aturan ketat mengenai penggunaan air dan energi selesai disusun. Juru bicara komunikasi Greens, Sarah Hanson Young, menyambut baik pidato perdana menteri namun memperingatkan bahaya dari puluhan proyek yang saat ini tengah berjalan tanpa pengawasan ketat.

"Today’s announcement … is welcome, but with more than 90 datacentres already in the pipeline we cannot allow a free-for-all in the meantime," kata Sarah Hanson Young, Juru Bicara Komunikasi Greens.

Selain persoalan lingkungan, kehadiran AI juga menimbulkan kekhawatiran sosial yang mendalam di kalangan generasi muda Australia. Di sudut kampus University of Sydney, rasa frustrasi mahasiswa terhadap dampak buruk kecerdasan buatan bahkan tertuang dalam coretan dinding yang mencolok.

"F*** AI" tertulis pada grafiti di kampus University of Sydney.