Pemerintah Bahas Skema Pembatasan Pembelian Pertalite Berdasarkan Desil

Pemerintah tengah menyusun skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite berdasarkan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran. Rencana pembatasan yang berfokus pada kelompok masyarakat mampu ini dibahas oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Langkah penyusunan skema ini diambil karena penyaluran subsidi BBM saat ini dinilai masih dinikmati oleh kalangan mampu yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10. Pemerintah berpandangan bahwa alokasi anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penataan sistem penyaluran sangat krusial agar anggaran negara tidak salah sasaran.

"Selama ini kan kita tahu sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh mereka yang masuk desil 9 dan 10 masih dapat subsidi. Ini yang kita bahas sistemnya segala macam, supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun rupiah ini, betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak," terang Bahlil dilansir Antara News pada Senin (11/8/2026).

Mekanisme desil sendiri membagi tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia ke dalam 10 kelompok, dari desil 1 sebagai kelompok paling miskin hingga desil 10 sebagai kelompok paling sejahtera. Pengelompokan ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS) bersama kementerian terkait berdasarkan kondisi rumah tangga, aset, serta tingkat pengeluaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembahasan ini difokuskan pada penetapan kriteria penerima subsidi dan bukan merupakan wacana kenaikan harga BBM. Penerapan pembatasan ini juga direncanakan secara bertahap guna mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

“Kami akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa. Kalau, misalnya, desil 10 saya setop nggak boleh beli Pertalite, bagaimana dampaknya ke ekonomi. Jadi, kita akan bertahap,” terang Purbaya pada Selasa (12/8/2026).

Proses pemutakhiran data desil terus berjalan melalui verifikasi berkala agar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Warga yang merasa penetapan desilnya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan data melalui operator SIKS-NG di kelurahan atau desa setempat.