Pemerintah Matangkan Data Desil Pembatasan BBM dan LPG Subsidi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Kementerian Keuangan sedang mematangkan tingkat validitas data desil masyarakat guna menerapkan skema pengetatan penyaluran bahan bakar minyak jenis Pertalite dan LPG 3 kilogram bersubsidi agar lebih tepat sasaran di Indonesia.

Pengkajian kriteria penerima subsidi energi tersebut difokuskan pada pemetaaan kelompok masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan, di mana kelompok ekonomi kelas menengah atas hingga kelas atas yang masuk dalam kategori desil 9 dan desil 10 berencana dibatasi dari akses pembelian BBM bersubsidi.

Pemerintah memastikan langkah pengecekan data masyarakat terus diperketat guna mencegah terjadinya kesalahan penyaluran subsidi di lapangan.

"Itu masih diexercise karena apa, kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid. Nah desil-nya ini yang kita lagi mengecek terus jangan sampai harapan kita baik tapi ternyata dalam implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Pembahasan teknis pembatasan akses BBM bersubsidi tersebut telah digodok bersama Kementerian Keuangan melalui pemetaan potensi pengurangan konsumsi secara bertahap bagi kelompok masyarakat berekonomi mampu.

"Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin desil 9, 10 supaya nanti berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pihak Kementerian Keuangan menilai infrastruktur pendukung milik PT Pertamina (Persero) sudah cukup siap untuk mengimplementasikan kebijakan pemilahan konsumen bersubsidi tersebut.

"Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan begitu," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Selain sektor bahan bakar minyak, penataan kriteria penerima berdasarkan data kesejahteraan desil juga diintegrasikan ke dalam program konversi penyaluran LPG tabung 3 kilogram.

"Nah, makanya sekarang kan sedang kita gencar kan Konversi. Konversi, terus Kelas yang mendapatkannya diatur Agar lebih tepat sasaran. Desilnya nanti akan diatur tuh yang LPG. Bukan hanya yang BBM ya," kata Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM.

Kementerian ESDM berencana menyelaraskan data penerima tersebut dengan melibatkan Badan Pusat Statistik serta pihak operator penyalur.

"Itu salah satu yang akan kami bahas bersama BPS, Pertamina, kami Dalam mengimplementasikan hasil pertemuan Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri keuangan," kata Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM.

Di samping evaluasi validitas data desil, pemerintah saat ini juga terus memantau pergerakan kuota Pertalite akibat migrasi konsumsi dari BBM non-subsidi jenis RON 92 ke BBM RON 90 saat harga minyak dunia berfluktuasi.

"Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Pemerintah mengandalkan proses validasi agar skema pengetatan bagi kelompok kaya tidak merugikan masyarakat lapisan bawah.

"Nah desilnya ini yang kita lagi ngecek terus jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Opsi penambahan kuota Pertalite terus dihitung oleh Kementerian ESDM untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari masyarakat.

"Kita lagi tetap menghitung potensi kelebihannya berapa. Memang kan waktu ketika terjadi kenaikan harga BBM dunia itu ada sebagian yang RON 92 rakyat yang lain masuk untuk mengisi ke RON 90 sehingga terjadi kenaikan. Tapi kenaikannya kita lagi menghitung," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Pemerintah menegaskan penetapan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dipastikan tidak mengalami kenaikan harga jual hingga akhir tahun.

"Tapi apapun yang terjadi saya menyampaikan bahwa harga minyak atau harga BBM subsidi khususnya subsidi itu tidak akan kita naikkan. Sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tapi kalau untuk harga BBM non-subsidi kita akan serahkan kepada harga pasar," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Sebagai perbandingan di sektor non-subsidi, harga jual BBM jenis Pertamax Turbo di kawasan Jakarta Selatan tercatat menyesuaikan harga pasar dari Rp18.300 per liter menjadi Rp19.600 per liter pada 1 September 2026.