Pemerintah Endus Manipulasi Ekspor SDA Sebelum Bentuk PT Danantara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia berawal dari temuan pemerintah terkait dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor komoditas sumber daya alam (SDA). Pengungkapan ini disampaikan Purbaya dalam konferensi pers Penyampaian KEM PPKF 2027 di DPR RI pada Rabu (20/5/2026).

Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah beberapa kali membahas persoalan manipulasi harga ekspor tersebut dalam rapat kabinet karena memicu hilangnya potensi penerimaan negara dalam jumlah besar.

“Bapak Presiden kan cerita under-invoicing. Ini bukan pertama beliau menceritakan itu di rapat kabinet,” ujar Purbaya, Menteri Keuangan.

Kementerian Keuangan langsung menindaklanjuti isu tersebut dengan mendatangi National Single Window (NSW) guna menelusuri data ekspor-impor, namun belum mendapatkan jawaban yang memadai. Penelusuran kemudian dilanjutkan oleh tim khusus bentukan Menteri Keuangan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menginvestigasi pengapalan ekspor crude palm oil (CPO) dari 10 perusahaan secara acak.

Investigasi menemukan pola komoditas dijual terlebih dahulu ke anak usaha di Singapura sebelum dikirim ke Amerika Serikat, di mana dokumen transaksi diputar lewat Singapura meski pengiriman fisik dilakukan langsung dari Indonesia.

“Kapalnya langsung dari Indonesia ke Amerika misalnya, tapi kertasnya dimainkan di Singapura,” ujar Purbaya, Menteri Keuangan.

Data impor Amerika Serikat yang diperoleh dari penyedia data internasional menunjukkan harga jual di negara tujuan bisa mencapai dua kali lipat dibanding harga ekspor dari Indonesia ke Singapura.

“Kapalnya sama, volumenya sama, tapi price-nya beda,” kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Melalui temuan tersebut, pemerintah memperkirakan hilangnya potensi penerimaan negara hingga separuh dari sektor ekspor komoditas. Pola transfer pricing antarperusahaan afiliasi serupa juga ditemukan pada ekspor batu bara ke India yang membuat laba perusahaan di Indonesia tercatat kecil atau rugi.

“Di situ saya juga rugi pajak penghasilan. Jadi saya rugi banyak,” kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Kehadiran BUMN khusus ekspor ini diproyeksikan untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis sekaligus mengamankan pendapatan negara.

“Lembaga yang ditelepon Pak Presiden nanti itu menghilangkan secara struktural potensi tadi,” ujar Purbaya, Menteri Keuangan.