Pemerintah Indonesia Dan Uni Eropa Akselerasi Ratifikasi IEU CEPA

Pemerintah Indonesia menggelar dialog strategis bersama Delegasi Uni Eropa dan para Duta Besar Negara Anggota Uni Eropa di Jakarta pada Jumat (21/8/2026) guna mempercepat proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Langkah ini diambil untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi bilateral, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Melalui implementasi IEU CEPA yang ditargetkan berlaku mulai awal tahun depan, Indonesia diproyeksikan bakal memperoleh akses pasar sebesar 90,4 persen pos tarif langsung menjadi nol persen. Sementara itu, 8,37 persen sisanya akan dikurangi secara bertahap untuk mendorong komoditas ekspor seperti sawit, kopi, furnitur, alas kaki, produk pertanian, perikanan, hingga telekomunikasi.

Di sisi lain, Uni Eropa akan mendapatkan akses pasar yang jauh lebih luas di Indonesia serta pasokan produk bernilai tambah dengan harga yang lebih kompetitif. Akses ini juga dinilai krusial mengingat status Generalised Scheme of Preferences (GSP) Indonesia bakal resmi berakhir pada penghujung tahun ini.

"Kami tadi menyampaikan apresiasi kepada Delegasi Uni Eropa dan para Duta Besar negara-negara Uni Eropa atas kehadiran pada kesempatan ini. Kami melihat IEU CEPA sebagai game changer untuk memperkuat perdagangan, investasi, diversifikasi rantai pasok, dan ketahanan ekonomi bilateral di kawasan ASEAN/Indo-Pasifik," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pemerintah menargetkan penandatanganan berkas kesepakatan dalam bahasa Inggris dapat dirampungkan pada Oktober mendatang sebelum diserahkan ke Parlemen Uni Eropa untuk proses ratifikasi. Di dalam negeri, percepatan implementasi akan menggunakan mekanisme Peraturan Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

"Dari perkembangan IEU CEPA, dokumentasi dalam versi bahasa Inggris sudah segera diselesaikan, dan ditargetkan di bulan Oktober mudah-mudahan bisa ditandatangani. Sesudah ditandatangani akan dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk mendapatkan ratifikasi. Di Indonesia sendiri, Pak Menteri Perdagangan sudah berkonsultasi dengan DPR. Indonesia akan menggunakan mekanisme Perpres karena sudah didiskusikan dengan DPR, sehingga implementasinya akan lebih cepat," jelas Airlangga.

Melalui keterbukaan ekonomi ini, Indonesia mendorong masuknya investasi Eropa pada sektor manufaktur maju, energi terbarukan, kendaraan listrik (EV), digital, hingga farmasi. Hal ini ditujukan untuk mendukung transfer teknologi serta transformasi industri dalam negeri.

"Sekarang Eropa juga menjadi salah satu partner investasi Indonesia sebagai sektor, dan bagi Eropa juga. Terlihat dalam beberapa waktu belakangan, banyak sekali Indonesia mendapatkan kunjungan dari negara-negara Eropa dan mereka membawa business delegation yang besar," jelas Menko Airlangga.

Perwakilan diplomasi Eropa menyambut positif langkah akselerasi yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam mendorong komitmen politik antarnegara anggota.

"Ini adalah kesempatan fantastis bagi Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk menyatakan komitmen politik mereka untuk menandatangani CEPA sesegera mungkin, dan untuk menindaklanjuti proses ratifikasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Menko Airlangga. Ratifikasi ini akan memicu minat yang kuat untuk berinvestasi di Indonesia bagi perusahaan-perusahaan Eropa," terang Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi.

Aktivitas kunjungan kerja dari pihak Eropa diperkirakan terus meningkat seiring rencana kedatangan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic pada akhir Oktober atau awal November mendatang.

"Selain itu, pertemuan semacam ini memungkinkan Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk lebih banyak berinteraksi dengan kementerian terkait, sehingga kita dapat mempersiapkan implementasi CEPA dan membuka potensi investasi seperti yang telah Pak Menko Airlangga sebutkan. Kami sangat senang bahwa APINDO juga mengusulkan Joint Task Force sehingga pelaku bisnis dapat terlibat dalam persiapan CEPA, baik di tingkat teknis maupun secara bilateral dengan Negara-Negara Anggota Uni Eropa," beber Dubes Denis.