Pemerintah Matangkan Formasi Seleksi CPNS 2026 Bersama Kementerian dan Daerah

Badan Kepegawaian Negara bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tengah menghitung kebutuhan riil aparatur sipil negara untuk mematangkan rencana seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2026 di Jakarta pada Senin, 13 Juli 2026.

Penghitungan formasi tersebut dilakukan agar jumlah rekrutmen sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa koordinasi intensif terus berjalan dengan melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan guna menyelaraskan kebutuhan di tengah jumlah aparatur sipil negara yang kini mencapai 6,7 juta orang.

"Kami saat ini sedang mematangkan koordinasi untuk seleksi CPNS. Saya, Bu Menpan, Pak Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya," kata Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat.

Proses penyusunan formasi ini berjalan beriringan dengan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk tenaga pendidik serta pemenuhan pegawai program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah juga menjadwalkan penyelesaian seleksi sekolah kedinasan seperti IPDN dan PKN STAN pada bulan Juli 2026 ini.

"Sedang berjalan, rekrutmen untuk sekolah rakyat, untuk P3K sedang berjalan. Bulan ini kita sedang akan menyelesaikan untuk seleksi sekolah kedinasan. Seperti untuk IPDN, STAN, sekolah statistik, intelijen," tutur Zudan Arif Fakrulloh memaparkan progres rekrutmen kepegawaian saat ini.

Pengumuman resmi mengenai pembukaan pendaftaran akan disampaikan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah seluruh tahapan finalisasi data kebutuhan di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah selesai dilakukan.

"Ini sedang kita matangkan dengan Ibu Menpan, nanti beliau yang akan mengumumkan. Yang lain terus kita koordinasikan agar segera bisa kita melaksanakan," ujar Zudan Arif Fakrulloh terkait rencana pengumuman seleksi.

Proses pemetaan jabatan ini membutuhkan ketelitian karena pemerintah harus memisahkan porsi kebutuhan antara pegawai negeri sipil baru dengan penyelesaian pengangkatan tenaga non-aparatur sipil negara.

"Jadi, kita itu sedang menghitung masih perlu P3K berapa, masih perlu CPNS berapa. Ini kita hitung secara matang. Karena ASN kita sekarang sudah 6,7 juta," kata Zudan Arif Fakrulloh menambahkan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara juga meminta komitmen dari para pemimpin di daerah untuk mempercepat status kepegawaian tenaga kontrak di wilayah masing-masing.

"Ini dipetakan jabatan-jabatan tertentu yang masih perlu PNS berapa. Kemudian P3K yang belum selesai. Ini juga saya minta para kepala daerah yang belum mengangkat P3Knya, itu segera diselesaikan," ujar Zudan Arif Fakrulloh menegaskan kebijakan daerah.

Di sisi lain, laporan tim liputan KompasTV dan Warta Ekonomi menyebutkan bahwa penentuan formasi juga dilakukan bersamaan dengan proses pemenuhan kebutuhan pegawai untuk program strategis nasional.

"Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya," kata Zudan Arif dilaporkan tim liputan KompasTV.

Badan Kepegawaian Negara merevisi penjelasan mengenai fokus rekrutmen yang saat ini sedang diprioritaskan oleh pemerintah.

"Karena kan kemarin kita baru selesai merekrut untuk Sekolah Rakyat, maaf ini sedang berjalan, rekrutmen untuk Sekolah Rakyat, untuk PPPK sedang berjalan," ujarnya dalam kutipan yang dilansir KompasTV.

Pemerintah menargetkan rangkaian pengumuman awal dapat segera dimulai pada bulan ini sebelum berlanjut ke tahapan berikutnya.

"Bulan ini akan kita mulai pengumumannya, nanti terus berlanjut waktunya," kata Zudan Arif menerangkan estimasi lini masa pelaksanaan.

Badan Kepegawaian Negara tetap mengoordinasikan keselarasan kompetensi jabatan dengan arah program prioritas pemerintah.

"Ini sedang kita matangkan dengan Ibu Menpan (RB), nanti beliau yang akan mengumumkan. Yang lain terus kita koordinasikan agar segera bisa kita laksanakan," ujarnya sebagaimana dilansir dari Warta Ekonomi.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan sinyal mengenai proyeksi kuota penerimaan pegawai baru untuk tahun anggaran ini.

"Kalau kita saat ini sedang mematangkan koordinasi untuk seleksi CPNS. Saya, Bu Menpan, Pak Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya," kata Zudan kepada wartawan di Kantor Kemendagri RI dalam laporan Viva.

Koordinasi mengenai anggaran pelaksanaan tes kepegawaian ini juga telah diajukan kepada pihak Kementerian Keuangan.

"Ini sedang kita matangkan dengan Ibu Menpan, nanti beliau yang akan mengumumkan. Yang lain terus kita koordinasikan agar segera bisa kita melaksanakan," ujar dia dalam sesi wawancara tersebut.

Pelaksanaan rekrutmen tetap berjalan secara bertahap dengan memprioritaskan pemenuhan formasi dasar pelayanan publik.

"Kemarin kita baru selesai merekrut untuk sekolah rakyat. Maaf ini sedang berjalan, rekrutmen untuk sekolah rakyat, untuk PPPK sedang berjalan," jelasnya lebih lanjut.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengindikasikan kebutuhan sekitar 160 ribu formasi untuk mengantisipasi jumlah pensiun pegawai tahun ini.

"Kami sudah ada datanya, sekitar 160 ribu, begitu ya," kata Menteri PAN-RB Rini Widyantini di Gedung Kementerian PANRB pada Februari lalu.

Pemerintah telah melayangkan permohonan resmi terkait alokasi anggaran penunjang operasional pelaksanaan seleksi kepegawaian nasional tersebut.

"Kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera dihitung begitu ya," ujarnya menambahkan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan ketidakbisaan menentukan kompetensi secara sepihak tanpa usulan resmi dari daerah dan pusat.

"Saya enggak bisa mengarang kan. Saya enggak bisa mengarang kompetensi apa yang dibutuhkan oleh instansi," katanya menjelaskan prosedur pengusulan formasi.

Pemerintah menyatakan komitmen untuk memberikan ruang bagi para lulusan baru perguruan tinggi agar dapat berkontribusi dalam jajaran birokrasi negara.

"Tentu kami sangat concern (peduli) terhadap para fresh graduate (lulusan baru) ya, untuk bisa ikut serta dalam membantu birokrasi ini," ungkapnya mengenai prioritas pelamar.

Seluruh proses pendaftaran seleksi ini nantinya akan diintegrasikan secara daring melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara milik Badan Kepegawaian Negara.