Pemerintah Panggil Pengusaha Tambang China Bahas Kendala Investasi

Tiga menteri Kabinet Merah Putih menggelar rapat koordinasi bersama sekitar 30 investor asal China untuk membahas kendala operasional bisnis sektor pertambangan mineral dan batu bara di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Selasa, 19 Mei 2026.

Pertemuan yang dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani ini merespons surat keluhan dari Kamar Dagang China di Indonesia (CCCI) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini diambil setelah CCCI menyampaikan enam isu utama yang mengganggu operasional mereka, termasuk penurunan kuota bijih nikel hingga 70 persen, aturan visa kerja yang ketat, penegakan hukum kehutanan, serta kenaikan pajak dan royalti.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah ingin menjaga keberlangsungan operasional perusahaan-perusahaan tersebut sekaligus memastikan hak penerimaan negara tetap terpenuhi.

"Tadi saya, Pak Rosan Menteri Investasi, dan Pak Purbaya Menteri Keuangan, dan Pak Dubes mengundang investor China yang sudah beroperasi di sini, kita melakukan rapat koordinasi tentang apa saja kendala mereka," ujar Bahlil Lahadalia.

Bahlil menambahkan bahwa diskusi intensif tersebut sebagian besar berfokus pada dinamika di sektor pertambangan mineral.

"Tadi itu sekitar hampir 30 perusahaan lah yang kita ngobrol, sektornya di sektor pertambangan, kebanyakan sektor pertambangan," ucap Bahlil Lahadalia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi adanya surat resmi dari Kadin China yang dikirimkan langsung kepada Presiden dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mendengarkan serta mencarikan solusi atas hambatan tersebut.

"Ini kan dengan pengusaha China barusan ya, kami tangkap masalah-masalah yang mereka hadapi, ada keluhan-keluhan mereka, ya sudah kami dengarkan. Kalau bisa kami pecahkan, kami pecahkan," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya juga mengklarifikasi terkait dokumen yang beredar, sekalian meluruskan kabar miring di media sosial yang mengeklaim dirinya menyuruh investor asing hengkang dari Indonesia jika tidak sepakat dengan regulasi domestik.

"Ini dengan pengusaha China, nangkep masalah-masalah yang mereka hadapi, keluhan-keluhan mereka. Yaudah, kita dengerin, kalau kita bisa pecahkan, kita pecahkan," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Kementerian Keuangan melalui keterangan tertulisnya pada Minggu, 18 Mei 2026, secara resmi telah menyatakan bahwa narasi pengusiran investor asing tersebut merupakan informasi palsu atau hoaks.

"Ada banyak, Kadinnya China yang bikin surat ke Presiden," ungkap Purbaya Yudhi Sadewa.

Di sisi lain, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menilai bahwa rangkaian masukan yang tertuang dalam surat terbuka Kadin China tersebut merupakan refleksi yang wajar dari dinamika investasi di lapangan.

"Kita anggap itu adalah sesuatu hal yang positif yang memberikan masukan kepada pemerintah," kata Todotua Pasaribu.

Pemerintah berjanji akan mempertahankan ruang dialog terbuka ini demi menjaga daya saing iklim investasi nasional yang didukung oleh potensi sumber daya alam dan pangsa pasar yang masif.

"Itu hal yang wajar-wajar aja. Bahkan mereka melihat kondisionalnya ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah," ujarnya.

Pihak Kementerian ESDM tercatat telah menerapkan pembaruan rumus Harga Patokan Mineral (HPM) per 15 April 2026 melalui Kepmen ESDM Nomor 144 Tahun 2026, sementara rencana penerapan kenaikan royalti untuk sejumlah komoditas utama masih ditangguhkan.

"Negara ini dengan berbagai macam potensi sumber daya alam, kemudian demand market salah satu yang terbesar dengan populasi yang besar, kemudian juga wilayah yang strategis," kata Todotua Pasaribu.