Pemerintah Sesuaikan Subsidi KIP Kuliah 2026 Berdasarkan Akreditasi Prodi

Pemerintah menyesuaikan skema bantuan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka 2026 berdasarkan tingkat akreditasi program studi mahasiswa guna menjamin keadilan akses pendidikan tinggi. Kebijakan ini menyasar lulusan sekolah menengah dengan kendala finansial yang mendaftar secara daring sejak 3 Februari hingga 31 Oktober 2026.

Berdasarkan data operasional pemerintah, besaran subsidi untuk program studi berakreditasi A ditetapkan maksimal Rp12.000.000 per semester. Sementara itu, mahasiswa yang menempuh program studi dengan Akreditasi B menerima jatah maksimal Rp4.000.000 per semester, dan Akreditasi C mendapatkan Rp2.400.000 per semester.

Selain pembebasan biaya kuliah, para penerima manfaat dijadwalkan memperoleh tunjangan biaya hidup bulanan berkisar antara Rp800.000 hingga Rp1.400.000. Perbedaan nilai tunjangan tersebut ditentukan berdasarkan lima klaster wilayah di Indonesia.

Seluruh dana bantuan dipastikan mengalir langsung menuju rekening mahasiswa pendaftar untuk menghindari segala bentuk potongan dari pihak perguruan tinggi. Dilansir dari Kiaton, linimasa registrasi akun di situs resmi pemerintah berjalan selaras dengan jadwal seleksi masuk perguruan tinggi nasional maupun jalur mandiri.

Proses verifikasi kelayakan ekonomi pendaftar didasarkan pada kepemilikan kartu sosial seperti KIP/PIP sekolah, PKH, BPNT, atau KKS. Pertimbangan lain mencakup pendaftar yang terdaftar dalam DTKS, masuk kelompok miskin maksimal desil tiga data P3KE, atau tinggal di panti asuhan.

Siswa dengan pendapatan kotor gabungan orang tua maksimal Rp4.000.000 per bulan atau Rp750.000 per anggota keluarga tetap dapat mengajukan diri. Syarat pendaftaran mewajibkan pengisian NIK, NISN, NPSN, serta dokumen pendukung seperti foto kondisi rumah, surat keterangan penghasilan, SKTM, hingga bukti bayar listrik.