Pemerintah Siapkan Jakarta dan Bali Jadi Pusat Finansial Internasional

Pemerintah menetapkan Jakarta dan Bali sebagai lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) guna menangkap peluang investasi asing serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Pengumuman resmi terkait rencana strategis tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa Jakarta dipilih sebagai lokasi tahap awal agar lembaga keuangan tersebut bisa segera beroperasi. Sementara itu, pengembangan PFII di Bali membutuhkan waktu untuk pembangunan gedung dan infrastruktur fisik pendukung.

"Lokasinya untuk awal ini memang di Jakarta dulu, kenapa? Karena Bapak Presiden ingin ini semua langsung kerja, ada momentumnya ya," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani.

Selain kemudahan operasional, Bali dipilih karena memiliki daya tarik khusus bagi investor global dan pengelola kekayaan keluarga (family office). Kehadiran investor berkekuatan finansial besar di Bali diharapkan dapat mendorong sektor pariwisata daerah tersebut secara simultan.

"Kalau di Bali mereka bilang, ini eh ada plus-nya. Jadi begitu kerja, mereka juga bisa, meningkatkan pariwisata di Bali karena mereka mempunyai spending power yang cukup besar, kan, rata-rata gitu," kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani.

Rosan menambahkan bahwa penjajakan awal dengan 110 investor dan family office dari kawasan Asia di Nusa Dua, Bali, mendapat respons positif. Namun, para calon investor tersebut menekankan pentingnya struktur dan format PFII yang memenuhi standar internasional.

"Kita undang ada 70 untuk Asia tapi yang datang sampai 110 dan responsnya alhamdulillah boleh saya sampaikan sebetulnya sangat positif," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani.

Pemerintah tengah menyusun kerangka kerja PFII bersama Kementerian Keuangan dan Danantara Indonesia. Dalam pengembangannya, Danantara berperan membangun gedung serta sarana pemenuhan fisik lainnya.

"Tentunya mereka juga ingin melihat bahwa structure dari format dari PIFII ini benar-benar structure yang sesuai dengan standar dunia," kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pembentukan PFII sebagai wadah penghimpunan modal internasional. Langkah ini diambil untuk mendanai berbagai proyek pembangunan masa depan di Indonesia.

"Hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta dan begitu bisa kita buka juga PFII di Bali dan mungkin ada kawasan lain di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri," ujar Presiden RI, Prabowo Subianto.

Kawasan PFII dirancang untuk menjadi pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, serta arbitrase komersial berstandar dunia. Lembaga pendukung seperti Dewan PFII, Pengadilan PFII di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan juga disiapkan secara bertahap.

"Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun, dan masa depan Indonesia dibiayai," kata Presiden RI, Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dan prasyarat kunci untuk menarik modal asing. Oleh sebab itu, ekosistem dan perangkat pendukung investasi perlu disiapkan dalam waktu cepat.

“Selama ini kita tidak punya itu atau belum punya itu, sekarang kita salah satu negara yang dianggap sangat potensial, masih ruang berkembangnya masih cukup besar ya dan dianggap memiliki prasyarat-prasyarat kunci untuk hadirnya atau datangnya investasi-investasi dari mana pun,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Prasetyo menyampaikan bahwa zonasi khusus PFII di Jakarta sudah disiapkan oleh pemerintah. Kendati demikian, rincian lokasi persisnya akan diumumkan langsung oleh otoritas terkait.

“Maka dengan proses yang sangat cepat itu kita siapkan perangkat-perangkat itu,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Pemerintah berkomitmen untuk bergerak cepat menyelesaikan berbagai kendala regulasi demi memastikan kesiapan ekosistem investasi nasional.

“Jadi memang kira-kira polanya memang seperti itu ya, ada sesuatu ada peluang atau kesempatan kita kerjakan dengan secepat-cepatnya, ada masalah kita selesaikan dengan secepat-cepatnya,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Mengenai kepastian lokasi di Jakarta, pemerintah memilih untuk menyerahkan pengumumannya kepada lembaga pengelola yang berwenang.

"Sudah ada sebenarnya, tapi mungkin jangan saya yang menyampaikan. Biarlah nanti ada dari otoritasnya sendiri karena itu sebuah zona yang memang diatur khusus," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Pemerintah berencana melancarkan sosialisasi secara berkala mengenai perkembangan pembangunan sarana dan regulasi pendukung kawasan PFII kepada para investor global.