Pemerintah Siapkan Kriteria Pengelompokan DTSEN Batasi Pertalite

Pemerintah menyusun kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk membatasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite. Skema pembatasan tersebut rencananya akan menyasar kelompok desil 9 dan desil 10 agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

Sistem pengelompokan keluarga dalam DTSEN terbagi dari desil 1 hingga desil 10 berdasarkan indikator sosial ekonomi. Desil 1 mencakup 10 persen kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 diisi oleh 10 persen keluarga berpenghasilan atau berkesejahteraan tertinggi.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencatat penentuan desil tidak semata-mata mengacu pada pendapatan harian atau bulanan. Penilaian komprehensif dilakukan melalui analisis variabel pekerjaan, tingkat pendidikan, karakteristik rumah tangga, hingga kondisi fisik bangunan dan daya listrik tempat tinggal.

Kepemilikan serta jumlah aset yang dikuasai keluarga juga menjadi salah satu tolok ukur utama dalam pemetaan desil. Pemerintah turut memperhitungkan ketersediaan fasilitas dasar di hunian serta jumlah anggota keluarga untuk menggambarkan beban ekonomi secara detail.

Penetapan status desil masyarakat dalam DTSEN bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan kondisi ekonomi keluarga. Data hasil pembaruan berkala tersebut dimanfaatkan pemerintah sebagai basis penetapan penerima berbagai program bantuan sosial maupun kebijakan subsidi energi.