Pemerintah Tambah Pesawat Tangani Karhutla Akibat El Nino Kalimantan

Pemerintah Indonesia memperkuat operasi terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada Jumat (21/8/2026) akibat lonjakan titik panas yang dipicu iklim kering efek El Nino.

Titik panas berkepercayaan tinggi di ketiga provinsi tersebut melonjak signifikan dari 109 titik pada 18 Agustus menjadi 518 titik pada 19 Agustus, dengan akumulasi mencapai 750 titik selama periode 17 hingga 19 Agustus 2026 berdasarkan pemantauan Satelit NASA-MODIS/Terra-Aqua.

Kondisi iklim yang sangat kering menjadi pemicu utama maraknya kebakaran dan munculnya kabut asap tebal di berbagai wilayah Kalimantan.

"Kondisi iklim kering menjadi kondisi, membuat lahan dibakar dan banyak asap," kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan.

BMKG mencatat indeks IOD dasarian Agustus 2026 berada pada angka +0.457 dan nilai SSTA region Nino3.4 sebesar +2.77 yang menandakan fenomena El Nino berada dalam intensitas sangat kuat. Sebanyak 76,5 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, dengan status Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan berada di tingkat siaga, sedangkan provinsi Kalimantan lainnya berstatus waspada.

"Hasil monitoring pada Dasarian I Agustus 2026 menunjukkan indeks IOD dasarian (indeks bulanan) sebesar +0.457 (Juli: +0.242). Sementara itu, nilai SSTA di region Nino3.4 secara dasarian (ENSO bulanan) adalah sebesar +2.77 (Juli: +2.20), yang menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat," jelasnya.

Merespons situasi tersebut, pemerintah mengerahkan sedikitnya 12.880 personel gabungan dari Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, hingga masyarakat untuk operasi pemadaman darat, pembuat sumur bor, serta pembuatan sekat bakar.

"Masih banyak titik api yang perlu dimitigasi," ungkapnya.

Selain penanganan darat, upaya penanggulangan turut diperkuat melalui jalur udara. TNI Angkatan Udara memberangkatkan lima unit pesawat dari Lanud Abdulrachman Saleh Malang untuk memperkuat 30 armada udara BNPB yang sudah beroperasi di Kalimantan. Secara nasional, sebanyak 52 pesawat telah disiagakan untuk penanganan karhutla di enam provinsi rawan.

Pemerintah juga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memicu hujan buatan. Di Kalimantan Barat, OMC periode 13-17 Agustus telah menghasilkan 10,92 juta meter kubik curah hujan dari sembilan sorti penerbangan, dan direncanakan berlanjut pada 23-27 Agustus 2026. Sementara di Kalimantan Tengah, 13 sorti penerbangan OMC telah dilakukan pada periode sebelumnya.

"Pelaksanaannya tetap didukung pemadaman darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi.

Namun, potensi pertumbuhan awan hujan di Kalimantan Tengah diperkirakan minim hingga akhir Agustus. Di samping itu, pekatnya kabut asap di kawasan seperti Jabiren, Tanjung Taruna, dan Taman Nasional Sebangau sempat membatasi jarak pandang penerbangan helikopter pemadam.

"Namun, hingga akhir Agustus 2026, kondisi cuaca di Kalimantan Tengah diprakirakan masih didominasi kondisi kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas," kata Ristianto.

Pemerintah terus memantau pergerakan kabut asap dan tingkat jarak pandang di sejumlah bandara udara secara berkala. Berdasarkan data terkini pada 20 Agustus 2026, jarak pandang di Bandara Supadio Pontianak mencatatkan angka 4 kilometer, Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya mencapai 6 kilometer, dan wilayah Banjarbaru membaik hingga lebih dari 10 kilometer.

"Mengingat OMC sangat bergantung pada kondisi atmosfer, operasi hanya dapat dilakukan apabila tersedia awan yang memenuhi persyaratan teknis untuk penyemaian," kata dia.

Penambahan armada udara dari TNI AU dan BNPB difokuskan untuk menjangkau lokasi kebakaran di area terisolasi yang tidak dapat diakses oleh Satgas darat.

"Penambahan armada diharapkan meningkatkan jangkauan operasi, khususnya pada lokasi yang sulit diakses dan membutuhkan pembasahan dari udara. Namun, pengerahan armada tetap harus mempertimbangkan jarak pandang, kondisi asap, cuaca, serta standar keselamatan penerbangan," kata Ristianto.

Penanganan darat dan pemantauan titik panas tetap menjadi prioritas utama apabila kondisi cuaca dan kepekatan asap menghambat jadwal operasional armada udara.

"Dalam kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi standar keselamatan, helikopter tidak dapat dipaksakan menjangkau lokasi pemadaman," katanya.

Pemerintah memastikan penanganan karhutla di lapangan akan terus berjalan secara fleksibel menyesuaikan perubahan dinamika cuaca dan arah angin.

"Strategi operasi terus disesuaikan berdasarkan kondisi aktual di lapangan," ujarnya.