Pemprov DKI Janjikan Pendekatan Humanis Kawal Aksi Warga Pati

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparat keamanan untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal rencana aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026).

Instruksi tersebut dikeluarkan untuk memprioritaskan keamanan dan ketertiban umum tanpa mengabaikan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Pramono Anung menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar penanganan massa di lapangan dapat berjalan kondusif tanpa memicu insiden kekerasan.

"Saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Meskipun mendukung kebebasan berpendapat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau seluruh peserta aksi agar menjaga ketertiban serta menghindari tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas umum selama demonstrasi berlangsung.

"Jadi dalam menangani hal-hal seperti ini, tentunya pendekatannya lebih humanis, tidak kemudian pendekatan dengan kekerasan," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Ia juga menegaskan batas-batas toleransi dalam pelaksanaan unjuk rasa di wilayah ibu kota.

"Kalau kita semua bisa menjaga dengan baik, demo itu dijamin oleh demokrasi. Kami mempersilakan mau demo tanggal 26, 27, tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Sebelum rencana unjuk rasa utama digelar, gelombang kedatangan warga Pati sudah mulai terlihat di ibu kota sejak Jumat (21/8/2026), ketika 11 warga tiba dan membentangkan spanduk tuntutan di pagar Gedung DPR RI.

Aksi tersebut menjadi bagian dari konsolidasi AMPB yang secara terbuka mengundang partisipasi masyarakat luas untuk mengawal agenda pemberantasan korupsi.

"Saya imbau kepada masyarakat, rakyat seluruh Indonesia untuk hadir di aksi 27 Agustus di DPR RI," kata Supriyono, Koordinator AMPB.

Peserta aksi mendesak lembaga legislatif segera merampungkan dua poin tuntutan utama terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi.

"Tuntutannya cuma dua. Satu, perampasan aset koruptor, yang kedua hukum mati koruptor, itu saja," kata Teguh, Peserta Aksi.

Sementara itu, dinamika sempat terjadi pada Jumat (21/8/2026) malam di area unjuk rasa, ketika massa AMPB memutuskan bergeser untuk menghindari gesekan dengan kelompok lain.

Pengurus aliansi memastikan bahwa kepindahan massa ke lokasi perlindungan sementara dilakukan secara mandiri tanpa ada paksaan dari pihak berwenang.

"Bukan diusir. Kita tidak dibubarkan aparat, kita tidak dibubarkan sama Satpol PP," kata Teguh Istianto, Koordinator AMPB.

Keputusan menarik diri diambil menyusul adanya prasyarat pembubaran yang diajukan oleh kelompok massa lain di lokasi yang sama.

"Nah, ada kelompok lain yang melakukan aksi di situ sampai bermalam. Terus dia memberi syarat, ‘Saya mau bubar seandainya yang sebelah itu juga dibubarkan,’" kata Teguh Istianto, Koordinator AMPB.

Langkah preventif tersebut diambil demi mengantisipasi potensi konflik antarkelompok di lapangan.

"Daripada benturan, mending kita menyingkir. Kita ngalah, kita menyingkir begitu saja," kata Teguh Istianto, Koordinator AMPB.

Untuk memfasilitasi kebutuhan logistik dan pendampingan, perwakilan aliansi menyediakan pusat koordinasi harian bagi warga yang datang dari daerah.

"Pokoknya kita buka posko bantuan itu tiap hari, mulai pagi sampai sore. Sore terus kita pulang," kata Teguh Istianto, Koordinator AMPB.

Di samping agenda unjuk rasa, AMPB juga merencanakan silaturahmi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna menggalang dukungan moral dan keagamaan atas tuntutan yang mereka bawa.

Upaya tersebut didasari oleh kesamaan pandangan mengenai pentingnya sanksi berat dan pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

"Iya, kita minta dukungan dari MUI. Belum lama ini saya mendapat rilis bahwa MUI mendukung dua hal: pertama, hukuman mati bagi koruptor, dan kedua, pemiskinan koruptor," kata Teguh Istianto, Koordinator AMPB.

Aliansi menilai tindakan merampas seluruh kekayaan hasil kejahatan merupakan bentuk pemiskinan yang efektif untuk memberikan efek jera.

"Bahasa dari MUI itu pemiskinan, artinya dirampas semua asetnya biar miskin. Karena kita sepaham dengan MUI, maka kita mau sowan untuk meminta doa restu dan bimbingan," kata Teguh Istianto, Koordinator AMPB.

Rencana kunjungan tersebut masih menunggu tuntasnya konsolidasi internal serta pemulihan kondisi fisik para peserta aksi yang baru tiba dari perjalanan jauh.

"Kami kan baru datang, masih lelah. Mungkin nanti malam, perwakilan dari wilayah masing-masing akan berkumpul di sini untuk berdiskusi," kata Teguh Istianto, Koordinator AMPB.

Setelah seluruh perwakilan wilayah menyepakati langkah bersama, permohonan audiensi ke MUI akan segera direalisasikan.

"Nanti kita akan ajak semuanya ke MUI. Kita minta doa restu dan bimbingan supaya aksi besok berjalan lancar," kata Teguh Istianto, Koordinator AMPB.

AMPB berharap kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dapat mempercepat proses legislasi terkait pemberantasan korupsi di tingkat nasional.

"Pada akhirnya undang-undang perampasan aset koruptor dan hukuman mati bisa disahkan dan langsung diterapkan," kata Teguh Istianto, Koordinator AMPB.