DPR Desak Keterbukaan Kinerja Badan Pemulihan Aset

Komisi III DPR RI mendesak Badan Pemulihan Aset (BPA) meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan aset negara. Permintaan ini disampaikan anggota DPR RI Bimantoro Wiyono saat rapat kerja bersama BPA di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Bimantoro Wiyono mengungkapkan bahwa langkah ini penting guna merespons banyaknya aspirasi masyarakat. DPR membutuhkan rincian detail mengenai total aset yang dieksekusi, status aset outstanding, hingga tingkat keberhasilan pemulihan aset.

Pertanyaan mendalam diarahkan pada capaian pemulihan aset tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp19,65 triliun. Komisi III DPR RI meminta perincian atas sumber pemulihan tersebut serta perbandingan antara nilai apraisal, putusan hukum inkrah, dan nominal bersih yang dikonversi menjadi penerimaan negara.

DPR meminta laporan rinci terkait 10 penanganan aset berukuran paling besar yang dikelola instansi tersebut sebagai bahan evaluasi. Di samping itu, pengembangan dashboard digital BPA juga menjadi sorotan agar menyajikan data yang jauh lebih rinci.

Masyarakat dinilai butuh kejelasan informasi mengenai status hukum, nilai appraisal, kendala pengelolaan, jadwal lelang, hingga hasil penjualan aset secara terbuka melalui portal digital tersebut.

Secara khusus, Komisi III DPR RI mengingatkan BPA agar tidak sekadar berfungsi sebagai tempat penyimpanan tanpa ada terobosan pemulihan aset yang optimal demi menjaga kepercayaan publik.

"Kami ingin mengetahui secara detail sumber pemulihannya, berapa aset yang berhasil dieksekusi, berapa yang masih outstanding dan bagaimana tingkat keberhasilan asset recovery-nya," kata Bimantoro saat rapat dengan BPA di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Pihaknya menekankan bahwa transparansi publik merupakan kunci utama bagi lembaga tersebut dalam menunjukkan kinerjanya secara terukur.

"Masyarakat saat ini sudah sangat cerdas dan membutuhkan keterbukaan informasi. Kalau Badan Pemulihan Aset mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik melalui sistem digital, maka tunjukkan kepada publik," katanya.

Evaluasi menyeluruh ini ditujukan agar pengelolaan barang rampasan negara tidak berujung pada penumpukan aset yang tak tertangani.

"Jangan sampai Badan Pemulihan Aset hanya menjadi gudang aset, tetapi recovery-nya tidak maksimal dan transparansinya tidak bisa dijelaskan kepada publik. Kami berharap ada terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat," katanya.