Pemprov DKI Terapkan Konsolidasi Tanah Vertikal untuk Benahi Kawasan Kumuh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan kawasan kumuh melalui program Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) untuk memperbaiki hunian tak layak di kawasan padat penduduk, sebagaimana disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jakarta pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menuturkan bahwa program ini menata kawasan permukiman dengan memanfaatkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan tanah negara yang telah dihuni masyarakat lebih dari 20 tahun.

Menurut situs Kementerian ATR/BPN, TORA adalah tanah yang dikuasai negara atau masyarakat yang dilegalisasi untuk pemerataan kepemilikan lahan dan kesejahteraan.

"Melalui pendekatan tersebut, penataan dilakukan secara partisipatif agar warga tetap dapat bermukim dalam ekosistem sosial dan ekonomi yang telah terbentuk, sekaligus memperoleh hunian yang lebih layak," ujar Rano Karno.

Ledy Natalia, Kabid Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan DKI Jakarta, menyatakan terdapat 445 RW kawasan kumuh yang teridentifikasi sebelum program berjalan.

"DKI Jakarta juga terkait dengan hunian itu benar-benar consent. Sampai hari ini Jakarta sebenarnya kita sudah ada pengurangan pada RW kumuh. Dari 445 RW, sekarang sudah turun drastis menjadi 221 RW," ucap Ledy saat acara Rakerda REI DKI Jakarta 2026 di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Proses pembenahan meliputi perbaikan hunian layak tanpa penggusuran dan pembangunan hunian vertikal melalui program KTV.

"Nah salah satunya juga dengan konsolidasi tanah vertikal. Salah satu solusi mengatasi kekumuhan. Jadi kita menargetkan tanah-tanah yang status hak atas tanahnya sama nih. Orang-orang yang bersedia untuk rumahnya didemolish (digusur) kemudian dibangunkan yang baru, kita akan bangunkan dari CSR," jelas Ledy.

Biaya program ini menggunakan dana APBD melalui program CAP-CIP dan kerjasama dengan swasta lewat Corporate Social Responsibility (CSR).