Disdik Jabar Umumkan SPMB Tahap 2 di Tengah Ancaman Aksi Massa

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat resmi membuka pengumuman kelulusan Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB Jabar 2026 Tahap 2 melalui laman resmi spmb.jabarprov.go.id pada Jumat, 10 Juli 2026 pukul 13.00 WIB.

"Hari ini pengumuman SPMB Tahap 2 dibuka pukul 13.00 WIB," demikian yang tertulis di akun Instagram resmi @disdikjabar, Jumat.

Pengumuman hasil seleksi ini dilakukan secara daring melalui dasbor akun pendaftar masing-masing siswa. Peserta yang dinyatakan lolos diwajibkan mengunduh serta mencetak surat hasil penerimaan untuk keperluan proses daftar ulang yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 14 Juli 2026.

Sebelum hasil kelulusan ini resmi diumumkan, gelombang protes besar melanda Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat di Purwakarta pada Senin, 6 Juli 2026. Sejumlah aliansi masyarakat mendatangi kantor tersebut demi memprotes karut-marut pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB yang dinilai merugikan orang tua murid.

Massa yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila, Gibas, XTC, dan Barak gagal menemui perwakilan kedinasan karena pejabat terkait tidak berada di tempat. Koordinator aksi, Asep Fapet Kurniawan, menyatakan kekecewaannya terhadap sistem PPDB tahun ini yang dianggap membebankan masalah administrasi kepada masyarakat.

"Beban administratif yang harusnya ditanggung oleh pemerintah, ini dibebankan kepada orang tua. Orang tua harus berjibaku membuat akun, membeli kuota, hingga mengunggah dokumen. Sementara pemerintah hanya menerima hasil evaluasi berdasarkan server dan sistem semata. Asas keadilan untuk masyarakat menjadi hilang," ujar Fapet.

Kelompok pengunjuk rasa juga menyoroti ketimpangan zonasi bagi warga di sekitar kawasan Pasar Rebo yang kesulitan mengakses SMA Negeri 1 Purwakarta. Mereka menuntut kejelasan pemetaan siswa serta kepastian keterlibatan sekolah swasta untuk menampung calon murid yang tereliminasi dari sekolah negeri.

"Jangan menjadikan sistem sebagai alasan mutlak. Hari ini masyarakat dilempar ke sana kemari tanpa kejelasan yang pasti," tegasnya.

Sebagai bentuk protes atas ketidakhadiran pejabat KCD Wilayah IV, massa mengirimkan surat resmi dan mengancam akan menggelar unjuk rasa susulan yang melibatkan ribuan orang tua siswa.

"Konsekuensinya, kami tidak berdiskusi hari ini. Kita berencana menurunkan aksi massa bersama para orang tua siswa. Kalau berdiskusi dengan 10 atau 50 orang mereka anggap kecil dan remeh, kita datangkan 1.000 orang besok," kata Fapet.

Pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat sendiri telah menyediakan sistem pengaduan berjenjang melalui situs resmi SPMB apabila masyarakat menemukan kendala teknis atau administratif, di mana laporan akan diteruskan mulai dari tingkat satuan pendidikan, Cabang Dinas, hingga ke Disdik Provinsi.