Dedi Mulyadi Garansi Sekolah Swasta Gratis Pascakisruh SPMB Jabar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggaransi biaya pendidikan gratis terbatas di sekolah swasta bagi keluarga tidak mampu pascakisruh Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK negeri. Kebijakan finansial ini diambil sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sektor pendidikan publik di wilayah tersebut.

Jaminan alokasi anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons protes keras para orang tua murid. Kebijakan ini menyasar klaster masyarakat ekonomi rentan yang anaknya gagal menembus kuota seleksi masuk sekolah negeri.

"Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah swasta," kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung pada Jumat (12/6/2026) seperti dilansir ANTARA.

Aksi protes yang sempat viral di kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat dinilai Dedi sebagai refleksi dari belum meratanya fasilitas pendidikan di daerah. Pihak pemerintah daerah menyatakan bertanggung jawab penuh atas keterbatasan jumlah sekolah serta tenaga pengajar berstatus negeri saat ini.

"Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi.

Lonjakan jumlah pendaftar dari luar wilayah pemetaan juga diidentifikasi memperketat persaingan hingga menggeser posisi calon siswa lokal. Menurut Dedi, kondisi tersebut memicu penurunan peringkat calon siswa setempat secara drastis dalam sistem seleksi.

"Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya," ucap Dedi.

Terkait penanganan demonstrasi di lapangan, Gubernur Jawa Barat menyayangkan sikap salah satu orang tua murid yang enggan memberikan identitas anak saat petugas berupaya memberikan bantuan. Kendati demikian, aparatur pemerintah tetap berkomitmen menerima keluhan warga guna mengevaluasi kualitas pelayanan publik.

"Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut. Akibatnya anaknya mengalami penurunan peringkat sehingga orang tuanya merasa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri," katanya.

Mengenai aspirasi publik yang mendesak pengembalian parameter seleksi menggunakan Nilai Ebtanas Murni (NEM), pemerintah daerah menegaskan bahwa otoritas regulasi tersebut berada sepenuhnya di bawah kendali pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban menyelaraskan petunjuk teknis sesuai aturan kementerian terkait.

"Beliau bilang akan mencabut data, tetapi tidak memberikan data. Tapi tidak apa-apa. Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya. Yang penting, kita ingin memberikan layanan yang terbaik," ucap Dedi.

Dedi juga sempat memberikan seloroh mengenai penyederhanaan birokrasi penerimaan siswa andai regulasi tersebut diserahkan penuh kepada kepala daerah.

"Ketentuan tentang kelulusan dan ketentuan tentang masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami hanya mengikuti ketentuan dan menyelaraskan apa yang ditetapkan kementerian," ujarnya.

"Kalau diberikan kewenangan kepada saya, akan saya buat semudah-mudahnya," tutur Dedi menambahkan.