PLN Indonesia Power Kembangkan Aset Karbon PLTP Gunung Salak

PT PLN Indonesia Power memonetisasi potensi pengurangan emisi dari peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Gunung Salak menjadi aset karbon bernilai ekonomi. Penguatan kerja sama ini menandai langkah strategis perusahaan dalam mengoptimalkan potensi energi bersih, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Senin (7/9/2026).

Kesepakatan tersebut diformalisasikan melalui penandatanganan Second Amendment to Emission Reduction Purchase Agreement untuk proyek peningkatan kapasitas PLTP Gunung Salak. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power Julita Indah bersama Specialist Business Development Sustainable Technologies SEA South Pole AG Fadri Mokolintad.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menjelaskan bahwa pengembangan aset karbon ini menjadi sumber nilai ekonomi tambahan dari operasional pembangkit energi bersih.

"Pengembangan energi baru terbarukan tidak hanya berbicara mengenai penyediaan energi yang lebih bersih, tetapi juga bagaimana setiap potensi pengurangan emisi dapat dikelola menjadi nilai tambah yang berkelanjutan. Melalui pengembangan aset karbon dari PLTP Gunung Salak, kami melihat adanya peluang untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus mendorong keberlanjutan pengembangan energi panas bumi di Indonesia," tegas Bernadus dalam keterangan resmi, ditulis Senin (7/9/2026).

Ia menambahkan bahwa skema monetisasi emisi tersebut sangat efektif untuk memaksimalkan potensi finansial dari seluruh proyek energi terbarukan yang dikelola perusahaan.

"Geothermal memiliki potensi besar sebagai sumber energi bersih yang andal. Karena itu, kami terus mendorong berbagai inisiatif yang tidak hanya meningkatkan kinerja aset pembangkit, tetapi juga membuka peluang nilai tambah dari aspek lingkungan dan pengurangan emisi," tambahnya.

Mekanisme pasar karbon ini memberikan insentif finansial tambahan yang mendukung investasi berkelanjutan di sektor energi terbarukan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyoroti pentingnya percepatan transisi energi di dalam negeri untuk menghadapi tantangan pasokan akibat situasi geopolitik dunia.

"Dinamika geopolitik global menunjukkan bahwa ketersediaan energi menjadi tantangan yang harus diantisipasi bersama. Karena itu, Indonesia perlu terus mendorong kemandirian dan swasembada energi melalui peningkatan pasokan, pembangunan infrastruktur, serta percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan," ujar Yuliot.

Inisiatif perdagangan karbon ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan infrastruktur panas bumi lainnya di seluruh wilayah Indonesia.