PLN Terapkan Manajemen Beban Akibat Gangguan Dua Pembangkit Jawa

PT PLN (Persero) memberlakukan manajemen beban secara terbatas dan bergantian di sejumlah wilayah Jawa pada Jumat (19/6/2026) demi menjaga stabilitas pasokan listrik nasional. Langkah ini diambil menyusul penurunan kapasitas suplai akibat kendala teknis operasional pada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan.

Humas Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Bekasi Rahmat Hidayat menjelaskan bahwa pengurangan kapasitas tersebut memicu terjadinya pemadaman di area Bekasi sejak pagi hari. Area yang terdampak meliputi jalur Penyulang Holy, Perumnas 3, kawasan Aren Jaya, Kampung Rawa Aren, Jalan Raya Narogong, hingga RSUD Bantar Gebang.

"Pemadaman tersebut terjadi akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik," ujar Rahmat Hidayat, Humas UP3 PLN Bekasi dalam keterangan resminya.

Rahmat menambahkan bahwa durasi pemulihan akan terus disesuaikan dengan kondisi riil penanganan gangguan oleh petugas di lapangan.

"Estimasi waktu pemulihan dapat berubah menyesuaikan kondisi teknis di lapangan," ujar Rahmat Hidayat, Humas UP3 PLN Bekasi.

Pihak manajemen memastikan koordinasi lintas sektor terus berjalan intensif guna mempercepat normalisasi sistem kelistrikan.

"Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan listrik di tengah berkurangnya kapasitas suplai dari pembangkit," kata Rahmat Hidayat, Humas UP3 PLN Bekasi.

Selain Bekasi, pemadaman bergilir dilaporkan meluas ke Tangerang Selatan, Depok, kawasan Universitas Indonesia, hingga Solo Raya. Warga Solo Raya mengeluhkan ketidaksesuaian jadwal padam dengan surat edaran, sementara warga Boyolali mengeluhkan pemadaman yang mengganggu jam kerja produktif.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat Nurmalitasari menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan para pelanggan. Terkait hak konsumen, PLN memastikan ganti rugi pemadaman akan merujuk pada regulasi Kementerian ESDM mengenai tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan akibat manajemen beban listrik secara terbatas," ujar Nurmalitasari, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Barat.

Nurmalitasari menyatakan bahwa besaran pengurangan tagihan atau kompensasi prabayar diatur sebesar 35 persen untuk non-subsidi dan 20 persen untuk pelanggan subsidi.

"Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kami mengimbau pelanggan menghubungi Contact Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile," kata Nurmalitasari, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Barat.

Di tingkat pusat, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menegaskan sistem kelistrikan Jawa sebenarnya tetap terkendali. Optimalisasi pembangkit lain kini tengah dipacu untuk menutup defisit daya.

"PLN terus berkerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan," ujar Gregorius Adi Trianto, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN.

Kritik tajam datang dari Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi yang menduga ada persoalan dalam rantai pasok batubara domestik akibat regulasi DMO yang longgar. Menurut Fahmy, absennya jadwal distribusi berkala dalam aturan DMO membuat pengusaha tambang cenderung mendahulukan ekspor saat harga internasional melambung tinggi.

"Terjadinya pemadaman tadi ada dua hal yang barangkali menjadi penyebab. Yang pertama, barangkali kekurangan pasokan batu bara itu bisa saja terjadi, meskipun hal itu dibantah oleh pemerintah," ujar Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM saat dihubungi Republika.

Fahmy menilai celah hukum pada skema kewajiban pasar domestik 20 persen tersebut memicu ketidakpastian stok berkala bagi pembangkit PLN.

"Yang saya tahu di aturan DMO itu hanya menyebutkan bahwa dalam waktu satu tahun setiap pengusaha batu bara harus memasok 20 persen batu bara ke PLN dengan harga yang sudah ditentukan. Tetapi tidak ada batasan waktu kapan harus memasok," ucap Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM.

Kondisi pasar global yang fluktuatif dinilai memicu para pengusaha menunda kewajiban pasokan dalam negeri mereka.

"Nah, biasanya para pengusaha baru memenuhi kewajibannya setelah melihat perkembangan harga batu bara dunia. Kalau harga masih tinggi, mereka akan memilih ekspor terlebih dahulu karena lebih menguntungkan, baru menjelang akhir tahun memenuhi kewajiban DMO," sambung Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM.

Ia juga menyayangkan pola komunikasi Kementerian ESDM yang dinilai kurang transparan kepada masyarakat mengenai akar masalah pemadaman operasional ini.

"Terutama Kementerian ESDM yang paling bertanggung jawab itu membuat penjelasan yang terkadang membingungkan publik. Disebutkan bukan masalah pasokan batu bara, tetapi pemadaman terjadi hampir di semua daerah. Sampai sekarang juga belum dijelaskan apakah masalahnya teknis atau memang karena pasokan batu bara," ungkap Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM.

Mengingat ketergantungan pembangkit nasional pada batubara mencapai 56 persen, keterlambatan distribusi berisiko melumpuhkan pasokan listrik secara masif.

"Kalau benar terjadi, pemadaman itu bisa terjadi karena hampir 56 persen pembangkit PLN masih menggunakan batu bara. Kalau pasokannya terganggu, tentu bisa menyebabkan pemadaman," lantas Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM.

Ia mendesak pemerintah segera menyusun sanksi ketat dan jadwal penyerahan komoditas batubara yang lebih mendetail.

"Barangkali aturan itu perlu didetailkan, terutama terkait masalah jadwalnya. Dalam waktu satu tahun itu kapan saja harus setor. Kalau tidak memenuhi jadwal yang sudah ditetapkan, pengusaha harus dikenakan sanksi, baik berupa denda maupun sanksi terhadap izin usahanya," kata Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM.

Guna memantau peta wilayah pemadaman secara mandiri, masyarakat dapat memanfaatkan fitur "Cek Padam Sekitar Saya" di aplikasi PLN Mobile. Layanan pengaduan gangguan juga dapat diakses lewat aplikasi tersebut atau melalui saluran telepon resmi Call Center 123.