PLN Pasok Batu Bara ke PLTU Guna Pulihkan Listrik Jawa

PT PLN (Persero) mempercepat penyaluran pasokan batu bara kalori menengah (medium rank coal) ke berbagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) guna memulihkan sistem kelistrikan di Pulau Jawa yang mengalami pemadaman bergilir dalam dua pekan terakhir. Langkah taktis tersebut diambil setelah pasokan bahan baku energi primer menyusut dan terjadi kendala teknis operasional pada dua unit pembangkit besar milik mitra Independent Power Producer (IPP). Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa aliran pasokan batu bara kini sudah mulai berjalan menuju pembangkit listrik di seluruh area Jawa, baik yang dikelola internal maupun oleh mitra swasta.

"Saat ini proses penyaluran medium rank coal atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah, mulai mengalir pada PLTU di seantero Pulau Jawa," tutur Darmawan dalam Konferensi Pers Update Sistem Ketenagalistrikan di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Pihak manajemen juga mengintensifkan koordinasi bersama Ditjen Minerba Kementerian ESDM untuk mempercepat legalitas kontrak kerja bersama para penyuplai. "Baik PLTU milik PLN maupun PLTU milik mitra kami atau PLTU Independent Power Producer (IPP)," ucapnya.

Proses pemulihan pasokan energi primer di wilayah barat diarahkan menuju PLTU Pelabuhan Ratu, Lontar, Labuhan, Suralaya 1-8, Jawa 7, Jawa 9 dan 10, serta Indramayu, sedangkan wilayah timur menyasar PLTU Paiton 1, 2, dan 9, Rembang, Pacitan, serta Tanjung Awar Awar. "Dengan alokasi medium rank coal atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah dan juga arahan dari Bapak (Bahlil Lahadalia) Menteri ESDM. PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyaluran tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar," kata Darmawan.

Manajemen memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh perusahaan pemasok yang berkomitmen memenuhi kewajiban domestik mereka. "Kami mengapresiasi kepada para pemasok batubara yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah dan juga sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN Persero dan juga pembangkit milik mitra kami," ucapnya. Selain masalah pasokan komoditas, sistem kelistrikan interkoneksi Jawa terganggu akibat keluarnya dua infrastruktur pembangkit besar milik mitra dari sistem transmisi.

"Dalam kondisi seperti ini kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami yaitu ada dua pembangkit independent power producer, yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," kata Darmawan.

Tim teknis gabungan saat ini dikerahkan penuh ke lapangan untuk memacu perbaikan mekanis pada mesin pembangkit yang bermasalah tersebut. "Sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa," ujarnya. Darmawan secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kenyamanan aktivitas yang dialami oleh jutaan pelanggan di Pulau Jawa.

"Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman gilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini," kata Darmawan.

Ia memastikan seluruh personel PLN bersiaga penuh sepanjang hari demi mempercepat normalisasi jaringan listrik. "Semoga semuanya diberi kemudahan dan lancaran sehingga sistem bisa segera pulih kembali," pungkasnya.

Informasi teknis mengenai gangguan operasional kelistrikan ini juga dipertegas oleh Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto melalui keterangan tertulis resmi pada Jumat (19/6). "Dua unit pembangkit besar mengalami gangguan, sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," kata Gregorius dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6).

Menurutnya, skema manajemen beban terukur terpaksa diimplementasikan sementara waktu demi menjaga stabilitas sistem interkoneksi utama Jawa. "PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," pungkasnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan respons langsung terkait pemadaman dan membantah isu kelangkaan batu bara nasional dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

"Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat dengan PLN di kantor untuk membahas masalah ini (pemadaman listrik). Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu enggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton," kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Pemerintah bersama manajemen PLN fokus mempercepat penyelesaian gangguan teknis agar distribusi daya kembali berjalan normal. "Kemarin memang ada, belum maksimal, tapi ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan," kata Bahlil. Menteri ESDM menambahkan bahwa laporan dari perseroan menunjukkan kendala murni berasal dari aspek mekanis permesinan.

"Memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya," ujarnya.

Kondisi ini memicu reaksi dari parlemen, di mana Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendesak adanya evaluasi total terhadap keandalan pembangkit serta rantai logistik bahan baku listrik nasional. "Saya tidak saja mendapatkan laporan terkait pemadaman listrik secara bergilir dari daerah ke daerah, lebih dari itu saya juga mengalaminya saat kunjungan ke Dapil di Kota Bogor hari Jumat sore (19 Juni)," ungkap Eddy, dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Politisi PAN ini menilai kendala distribusi beban berakar dari minimnya pasokan batubara jenis tertentu ke unit pemanas PLTU. "Saya memahmi bahwa akar permasalahan antara lain berawal dari kurangnya pasokan batubara jenis 'medium rank coal' ke pembangkit-pembangkit PLN, sehingga terpaksa dilakukan pengalokasian beban listrik secara tidak merata," lanjutnya.

Ia meminta Kementerian ESDM mengawasi ketat para produsen komoditas pertambangan agar patuh terhadap regulasi Domestic Market Obligation (DMO). "Oleh karena itu kami mendesak PLN untuk mengevaluasi rantai pasok batubaranya, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali," tegas Waketum PAN tersebut. Eddy menambahkan, pengawasan ketat harus difokuskan kepada perusahaan tambang yang mencoba menghindari kewajiban pasokan dalam negeri.

"Saya juga mendorong agar Kementerian ESDM melakukan pengawasan yang ketat terhadap produsen batubara yang 'nakal' dan cenderung menghindar dari kewajiban mereka menyediakan batubara untuk kebutuhan domestik, berdasarkan aturan Domestic Market Obligation," kata Anggota Komisi XII DPR RI itu.

Lebih lanjut, situasi ini dinilai menjadi momentum krusial untuk mempercepat implementasi energi baru terbarukan sesuai visi ketahanan energi nasional. "Sebagaimana saya sampaikan secara konsisten dalam berbagai forum publik, program transisi energi yang juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo perlu kita percepat, agar ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya di sektor kelistrikan dapat ditekan secara maksimal," jelas Eddy. Amanah pembangunan infrastruktur hijau skala besar harus segera diwujudkan lewat regulasi yang akomodatif.

"Kita telah mendapatkan amanah dari Presiden Prabowo untuk membangun PLTSurya 100 GW (GigaWatt) dan wajib mempercepat program transisi energi berdasarkan RUPTL tahun 2025-2034, agar memaksimalkan sumber energi terbarukan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta menguatkan ketahanan energi nasional," pungkasnya.

Dampak pemadaman listrik berkepajangan ini memicu dampak ekonomi riil di sektor perunggasan Jawa Tengah, terutama bagi para peternak ayam broiler berskala kecil. Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah, Susilo mengutarakan bahwa padamnya aliran listrik pada malam hari sangat membahayakan nyawa anak ayam usia 1-14 hari yang butuh kehangatan konstan.

"Kalau lampu listrik padam, (anak) ayam itu numpuk (bergerombol) di kandang. Karena gelap dan suhu turun, mereka berkumpul di satu tempat dan banyak yang mati," kata Susilo saat ditemui di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026) sore. Risiko kematian massal berpotensi memicu kerugian hingga jutaan rupiah bagi peternak gurem yang tidak memiliki modal membeli mesin genset darurat.

"Kalau peternak yang besar biasanya punya genset. Tapi kalau peternak kecil-kecil banyak yang belum punya. Masalahnya di situ," ujarnya memetakan kendala di lapangan.

Ketiadaan sistem penerangan malam hari seketika merusak sirkulasi udara kandang dan menaikkan tingkat stres lingkungan pada komoditas ternak. "Kalau siang hari tidak begitu masalah. Yang masalah kalau matinya malam karena harus ada penerangan," katanya menegaskan titik krusial masalah.

Peternak kecil kini terpaksa melakukan mitigasi swadaya seadanya di tengah tingginya harga alat pembangkit daya cadangan di pasaran.

"Akhirnya peternak harus mengantisipasi sendiri. Kalau malam listrik mati, harus ada penerangan, bisa dari genset atau lampu darurat," ujarnya memberi saran mitigasi mandiri. Manager Komunikasi PLN UID Jawa Tengah Prayudha Fasya Perdana mengonfirmasi adanya penurunan suplai listrik akibat kendala operasional tersebut dan menyatakan bahwa tim teknis terus bersiaga penuh. “PLN saat ini tengah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik,” ujar Prayudha melalui keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).