Prabowo Subianto Hadiri Rapat Paripurna DPR Bahas RAPBN 2027

Rapat Paripurna DPR RI yang mengagendakan penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026) pagi.

Kedatangan kepala negara di kompleks parlemen tersebut dipantau langsung oleh Kompas.com di lokasi. Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan setelan jas dan peci terlihat disambut oleh Ketua DPR Puan Maharani saat tiba di lokasi acara.

Langkah menuju ruang rapat paripurna kemudian dilanjutkan secara bersama-sama oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rombongan tersebut didampingi oleh Puan Maharani beserta para Wakil Ketua DPR, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.

Penghormatan diberikan oleh Puan Maharani dengan mempersilakan Presiden Prabowo Subianto berjalan lebih awal menuju ruangan. Sikap hormat tersebut direspons oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menelungkupkan kedua tangannya.

Agenda penyampaian arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahunan kali ini mencatatkan sejarah baru bagi ketatanegaraan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dipastikan menjadi kepala negara pertama yang memaparkan dokumen tersebut secara langsung di hadapan anggota legislatif, menggantikan kebiasaan sebelumnya yang didelegasikan kepada Menteri Keuangan selaku perwakilan pemerintah.

Pertemuan krusial ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026. Berdasarkan jadwal resmi, seluruh rangkaian kegiatan tersebut dipusatkan di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara atau yang dikenal masyarakat sebagai Gedung Kura-Kura.

Pembahasan dalam rapat paripurna hari ini tidak hanya terbatas pada pembacaan materi ekonomi makro oleh pemerintah. Anggota parlemen dijadwalkan turut membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026, serta mengagendakan pembacaan pandangan dari fraksi-fraksi mengenai RUU Polri yang menjadi usul inisiatif Komisi III DPR.