Prabowo Perintahkan TNI dan Polri Usut 1000 Tambang Timah Ilegal

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas keterlibatan oknum pejabat terkait keberadaan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung dalam Sidang Tahunan MPR RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Penutupan ribuan tambang tanpa izin sejak akhir tahun lalu tersebut dinilai berdampak langsung pada lonjakan kinerja keuangan PT Timah Tbk (TINS), sekaligus memunculkan desakan penertiban internal terhadap aparat penegak hukum.

Prabowo mempertanyakan efektivitas pemberian pangkat dan jabatan jika aparat di lapangan tidak mampu menindak tegas pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah hukum masing-masing.

"Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan Pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI ya, usut," kata Prabowo, dilansir dari CNN Indonesia.

Ia menekankan bahwa ketegangan emosional saat menindak personel sendiri tidak boleh mengalahkan kewajiban menjalankan mandat negara.

"Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka mereka kalau enggak bisa tertibkan ini. Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini," ujarnya.

Menurutnya, kriteria komandan yang baik diukur dari keberanian menegakkan aturan terhadap anggota di internal organisasinya.

"Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru aja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak.Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan. Saya sadar disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya.Saya harus, menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia," ujarnya.

Prabowo menegaskan kembali instruksinya agar kedua pucuk pimpinan instansi keamanan tersebut segera bertindak lantaran penambangan skala besar tidak mungkin beroperasi tanpa sepengetahuan pejabat setempat.

"Karena itu saya minta bener-bener. Panglima TNI dan Kapolri, usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi," katanya.

Mendengar instruksi langsung dari mimbar pidato kenegaraan, Panglima TNI dan Kapolri yang hadir di lokasi Sidang Tahunan MPR RI langsung berdiri dan mengambil sikap sempurna.

Selain menyasar sektor pertambangan, Prabowo menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengawasi ketat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) guna menghentikan praktik penyelundupan.

"Tapi Menteri Keuangan usut bea cukai juga, ya kan? Bakamla tugasmu jaga itu penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Nggak ada masalah, kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik," tegasnya, dilansir dari detikcom.

Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak membiarkan penyelewengan yang merugikan keuangan negara terus berlangsung.

"Mereka anak-anak kita tapi harus kita berani tegakkan kebenaran, rahmat kita tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau lagi penyelewengan," lanjut dia.

Di sisi lain, kebijakan penghentian tambang ilegal berdampak nyata pada lonjakan laba bersih PT Timah Tbk hingga 804,7 persen pada semester I-2026, serta kenaikan valuasi perusahaan sebesar 280 persen dibanding Agustus 2025.

"Mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaan naik 300%," ujar Prabowo, dilansir dari CNBC Indonesia.

Secara berseloroh, Kepala Negara menyentil pimpinan lembaga pengelola investasi negara terkait potensi keuntungan saham emiten tambang tersebut.

"Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita kalau tidak kita borong itu saham," kata Prabowo.

Menutup rentetan pengarahannya, Prabowo menyinggung dinamika persaingan positif antara institusi TNI dan Polri dalam memajukan sarana pendidikan seperti pembangunan SMA Taruna Nusantara dan SMA Taruna Bhayangkara.

"Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kehendaki, kompetisi yang baik. Jadi, mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi," kata Prabowo, dilansir dari Kompas.com.

Ia menilai persaingan antarlembaga dalam menghadirkan program-program pelayanan masyarakat merupakan modal penting untuk memperkuat efektivitas pemerintahan.

"TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan," imbuh dia.