Prabowo Resmi Menutup Muktamar ke 35 NU di Jombang Jawa Timur

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Senin, 31 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah dalam mejalankan strategi transformasi bangsa guna mengentaskan kemiskinan.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa arah perjuangan pemerintah yang dipimpinnya berjalan selaras dengan pesan Rais Aam PBNU terpilih. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dinilai menjadi kewajiban bersama antara pemerintah dan NU.

"Jadi inilah saya kira kewajiban kita bersama bahwa fokus, perhatian, tujuan dari strategi transformasi bangsa kita yang saya sekarang pimpin dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah optimistis dapat terus mengurangi angka kemiskinan melalui perencanaan matang serta bukti efisiensi anggaran dalam dua tahun awal masa pemerintahan.

"Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama kita," kata Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai langkah efisiensi, pemerintah memproyeksikan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026 agar tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan saja. Langkah ini ditargetkan menghemat anggaran rutin hingga ratusan triliun rupiah yang akan dialokasikan langsung ke masyarakat.

"Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi, paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200, 250.

Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun (rupiah). Dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati setiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun setiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat.

Ini yang kita pakai," ungkap Presiden Prabowo Subianto.

Selain efisiensi BUMN, pemerintah bertekad menjaga kemandirian pembiayaan pembangunan nasional dengan membatasi pinjaman luar negeri.

"Kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, kalau kita pinjem uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Jadi saya kira kemarin, beberapa bulan yang lalu, kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjeman dari IMF, kita tolak. Terima kasih Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF," kata Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum pelaksanaan penutupan, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlotul Huffadz Tabanan Bali, H. Ainun Ni’am, menilai Muktamar NU tidak boleh sekadar menjadi ajang pemilihan kepengurusan baru. Menurutnya, forum musyawarah tertinggi ini wajib menjawab tantangan masyarakat yang kian kompleks.

"Maka pandangan Muktamar menjadi sempit jika dianggap sebagai sebuah seremonial pemilihan pengurusan baru, tapi harus lebih ditekankan kepada kebutuhan organisasi dan masyarakat Indonesia secara umum sehingga Ketua Umum terpilih adalah produk dan bukan tujuan dari Muktamar," kata H. Ainun Ni’am, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlotul Huffadz Tabanan Bali.

Sementara itu, Ketua PCNU Wonogiri sekaligus Koordinator Daerah PCNU Solo Raya, Mubarok, menyoroti mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi agar surat usulan calon diserahkan menjelang proses tabulasi demi mencegah celah kecurangan.

"Kalau surat usulan Ahwa diserahkan saat registrasi, sementara penghitungan atau tabulasi baru dilakukan beberapa hari kemudian, ini rawan sekali adanya tindakan yang merugikan dan merusak pola demokrasi di Nahdlatul Ulama," ujar Mubarok, Ketua PCNU Wonogiri.

Mubarok menekankan bahwa dorongan perubahan skema penyerahan surat usulan tersebut murni untuk menjaga integritas organisasi.

"Kami ingin menjaga marwah Nahdlatul Ulama. Solo Raya clear, tidak ada jual beli suara ataupun jual beli jabatan. Kami tidak ingin praktik seperti itu terjadi di Nahdlatul Ulama," kata Mubarok.

Ia mengusulkan agar surat usulan dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan langsung dimasukkan ke kotak suara di hadapan para muktamirin.

"Kalau diserahkan menjelang tabulasi, setelah surat masuk ke kotak dalam kondisi tertutup, kotak tidak bergeser dari tempatnya dan langsung dibuka di hadapan para muktamirin. Ini lebih bisa mengantisipasi kecurangan," ucap Mubarok.