Presiden Prabowo Soroti Ketimpangan Sistem Ekonomi Nasional di DPR

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti ketimpangan arah perekonomian nasional saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Dilansir dari ANTARA, Kepala Negara memaparkan data bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 35 persen selama tujuh tahun terakhir, namun angka kemiskinan dan masyarakat rawan miskin justru melonjak 3,4 persen pada periode 2017-2024, sementara populasi kelas menengah menyusut sebesar 4,7 persen.

"Saudara-saudara jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis dan menurut saya jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin, sistem perekonomian yang kita jalankan berada di dalam trayektori yang tidak tepat. Mungkin perbedaan kita dengan negara-negara seperti Meksiko, India, Filipina dan lain sebagainya adalah perbedaan sistemik," kata Presiden Prabowo Subianto.

Penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2024 tercatat hanya menyentuh angka 11 persen. Angka tersebut berada di bawah pencapaian negara lain seperti Meksiko yang meraih 25 persen, Filipina sebesar 21 persen, India dengan 20 persen, serta Kamboja yang mencapai 15 persen.

Presiden Prabowo Subianto menilai jalannya perekonomian saat ini akan mengancam upaya peningkatan kesejahteraan bangsa dalam beberapa tahun ke depan jika terus dilanjutkan. Menurutnya, kedaulatan bangsa berkaitan erat dengan kemakmuran untuk mencegah munculnya ketakutan dalam menghadapi dinamika global.

Penyimpangan ekonomi juga terdeteksi melalui praktik manipulasi oleh oknum pengusaha yang tidak melaporkan laba atau penjualan secara faktual. Bahkan, terdapat pelaku usaha yang mendirikan perusahaan di luar negeri demi mendapatkan harga di bawah normal, serta ketergantungan harga ekspor komoditas utama seperti kelapa sawit yang masih ditentukan oleh negara lain.

"Rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita, saudara-saudara. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian. Mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional," kata Presiden Prabowo Subianto.

Landasan perekonomian nasional tersebut dinilai telah dirumuskan secara jelas oleh para pendiri bangsa dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menekankan asas kekeluargaan.

"Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita," kata Presiden Prabowo Subianto.