Prabowo Berencana Ubah LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah untuk mengonsolidasikan seluruh belanja barang dan jasa di tingkat pusat maupun daerah dalam satu pintu.

Rencana penguatan kelembagaan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membacakan pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 terkait Penyampaian RUU RAPBN 2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Langkah konsolidasi nasional ini diambil guna menghentikan praktik pengadaan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang kerap memicu ketidakstandaran harga serta melemahkan daya tawar pemerintah.

Berdasarkan data LKPP, konsolidasi pengadaan daerah telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43 persen pada 2026. Kepala Negara mengalkulasikan efisiensi dapat melonjak hingga 30 persen dari total belanja pengadaan nasional senilai Rp1.200 triliun apabila praktik pengadaan terbaik, e-katalog, serta perencanaan berbasis data diterapkan secara disiplin.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengawasan anggaran tidak boleh berhenti pada tahap pengesahan undang-undang belaka, melainkan harus mengawal penggunaan setiap rupiah anggaran negara.

"Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan," ujar Prabowo.

Ia menyoroti skema belanja pemerintah selama ini yang berjalan tanpa koordinasi terpadu antarinstansi.

"Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-seolah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara," katanya.

Prabowo menambahkan bahwa seluruh instansi pemerintahan berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten/kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia," ujar Prabowo.

Sebagai gambaran konkret efisiensi, Presiden Prabowo memaparkan pengadaan layar pintar interaktif yang semula dibeli pemda secara terpisah seharga Rp150 juta per unit dapat ditekan secara signifikan setelah dikonsolidasikan.

"Setelah pembelinya dikonsolidasikan kita bisa beli Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir enam kali," katanya.

Atas dasar hasil penghematan tersebut, pemerintah memutuskan untuk segera memperluas integrasi sistem pengadaan barang dan jasa yang memiliki spesifikasi sejenis di seluruh kementerian dan lembaga.

"Karena itu saya lapor di sini, pemerintah akan mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa," tegasnya.

Guna merealisasikan pemusatan sistem belanja tersebut, pemerintah secara resmi mengajukan permohonan restrukturisasi kelembagaan LKPP kepada pihak legislatif.

"Karena itu, saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati," ujarnya.

Ia menilai praktik pembelian barang yang sama dengan harga berbeda antarlembaga merupakan hal yang tidak rasional.

"Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai kementerian/lembaga, berbagai pemerintah daerah, membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda. Bahkan, harganya lebih tinggi dari yang bisa kita capai," kata Prabowo saat berpidato.

Presiden Prabowo memaparkan bahwa seluruh kebutuhan logistik instansi akan dihimpun, disatukan volumenya, serta disesuaikan dengan standar spesifikasi terpusat secara digital dan akuntabel.

"Volume akan disatukan, proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama.

Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri," kata Prabowo.

Ia menekankan bahwa penghematan anggaran belanja hingga Rp360 triliun atau setara USD 20 miliar tersebut bakal dialokasikan kembali untuk pembangunan ruang kelas sekolah, fasilitas rumah sakit, dan puskesmas.

"Artinya, efisiensi dalam satu bisa mencapai Rp 360 triliun. Ini bukan angka yang kecil," kata Prabowo.

Seluruh ruang fiskal hasil penghematan pengadaan nasional tersebut ditujukan langsung demi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

"Ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik," ujar Prabowo.