Presiden Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir Menghadapi Tantangan

Rekam jejak panjang perjuangan politik Presiden ke-23 Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, kini berhadapan dengan posisi canggung dalam upaya pemulihan demokrasi negara tersebut di Istana Bangabhaban. Mantan aktivis komunis dan pejuang kemerdekaan Perang 1971 itu menjabat kepala negara usai kejatuhan kepemimpinan otoriter Sheikh Hasina dan pengangkatan Perdana Menteri Tarique Rahman. Pria berusia 78 tahun tersebut sebelumnya menjabat sebagai sekretaris jenderal Bangladesh Nationalist Party (BNP) dan menjadi juru bicara utama oposisi selama bertahun-tahun.

Sepanjang karirnya di bawah pemerintahan Hasina, Alamgir menghadapi 117 dakwaan hukum, dipenjara sebanyak 11 kali, serta menghabiskan masa tahanan selama tiga setengah tahun. Kiprah politik sosok asal Thakurgaon kelahiran 1948 ini dimulai dari gerakan mahasiswa East Pakistan Students' Union saat menempuh pendidikan ekonomi di Dhaka University. Ia sempat memimpin aksi penentangan terhadap Rezim Ayub Khan pada 1969 sebelum akhirnya terjun langsung memobilisasi perlawanan dan melintasi perbatasan India dalam Perang Kemerdekaan 1971.

Karier birokrasi dan akademisinya berlanjut sebagai dosen di Dhaka College serta sekretaris pribadi Wakil Perdana Menteri S.A. Bari pada era Presiden Ziaur Rahman. Ia mulai memasuki panggung politik elektoral lewat jalur independen sebagai Wali Kota Thakurgaon pada 1988, bergabung dengan BNP, lalu menembus parlemen pada 2001 hingga dipercaya mengisi posisi wakil menteri.

Kepemimpinannya di BNP diuji saat ketua partai Khaleda Zia dipenjara dan Tarique Rahman menjalani pengasingan di London. Alamgir secara konsisten mengusung ideologi demokrasi liberal dan menolak tindakan pembubaran terhadap partai oposisi Awami League pasca-kejatuhan Hasina. Sikap politiknya tegap membela kebebasan pers, termasuk saat mengecam aksi penyerangan terhadap dua surat kabar utama pada November 2025. Kendati demikian, ia sempat memicu protes dari aliansi oposisi Jamaat-e-Islami akibat pernyataan kampanye di Rangpur yang menyebut ketertinggalan wilayah tersebut terjadi akibat pilihan politik warga pada partai luar BNP.