Mirza Fakhrul Islam Alamgir Resmi Dilantik Jadi Presiden Bangladesh

Politikus senior partai berkuasa Bangladesh Nationalist Party (BNP), Mirza Fakhrul Islam Alamgir, resmi dilantik sebagai Presiden ke-23 Bangladesh di Darbar Hall Bangabhaban, Dhaka, pada Jumat (21/8/2026). Pelantikan ini berlangsung setelah Alamgir memenangkan pemungutan suara di parlemen pada Kamis (20/8/2026).

Dalam pemungutan suara di Jatiya Sangsad (Parlemen), pria berusia 78 tahun tersebut meraih 255 suara. Ia mengalahkan pesaing tunggalnya, Oli Ahmed dari partai oposisi Jamaat-e-Islami dan aliansinya, yang memperoleh 88 suara dari total 349 anggota parlemen yang memiliki hak pilih.

Prosesi pengangkatan sumpah jabatan dipimpin oleh Acting Speaker Parlemen Kayser Kamal. Acara tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri Tarique Rahman, Pemimpin Oposisi Shafiqur Rahman, mantan Ketua Penasihat Muhammad Yunus, jajaran menteri kabinet, serta pimpinan tertinggi militer Bangladesh.

Pemilihan ini mencatatkan sejarah sebagai pemilu presiden berkontestasi pertama di Bangladesh sejak Oktober 1991, ketika negara tersebut bertransisi menjadi demokrasi parlementer. Selama tiga dekade terakhir, posisi presiden selalu diisi melalui konsensus tanpa adanya calon pesaing.

Sebelum menghadiri upacara pelantikan, Alamgir menyempatkan diri mengunjungi makam pendiri BNP Ziaur Rahman dan mantan Perdana Menteri Khaleda Zia untuk memanjatkan doa. Langkah politik ini diambil menyusul kekosongan jabatan presiden bulan lalu akibat pengunduran diri Mohammed Shahabuddin yang merupakan sekutu dekat mantan PM Sheikh Hasina.

Sebelum pemungutan suara digelar di tingkat parlemen, sosok yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BNP tersebut sempat menyampaikan komitmen politiknya terkait kedaulatan negara.

"Saya tidak akan pernah berkompromi terhadap independensi dan kedaulatan negara," kata Mirza Fakhrul Islam Alamgir, Presiden Bangladesh.

Usai resmi menjabat sebagai kepala negara, Alamgir langsung memimpin pengambilan sumpah bagi lima anggota baru dalam kabinet pemerintahan. Langkah ini menambah jumlah anggota kabinet di bawah pimpinan PM Tarique Rahman menjadi 55 orang.

Dalam struktur pemerintahan baru ini, Shamim Kaiser Lincoln dari BNP dan Penasihat Urusan Luar Negeri PM Humaiun Kobir dilantik sebagai menteri negara. Sementara itu, Rashiduzzaman Millat dipromosikan dari Menteri Negara Penerbangan Sipil dan Pariwisata menjadi menteri penuh. Dua tokoh lain, yaitu Abdul Moyeen Khan dari Komite Tetap BNP dan Sa Ching Pru, turut diambil sumpahnya sebagai menteri bersama Ketua Bangladesh Jatiya Party, Andaleeve Rahman.

Di bawah sistem parlementer Bangladesh, presiden bertindak sebagai kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata yang memegang wewenang konstitusional untuk menunjuk perdana menteri serta ketua mahkamah agung. Posisi ini diproyeksikan bakal memiliki kewenangan yang lebih besar saat sistem pemerintahan sementara diberlakukan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu mendatang.