PT Danantara Sumberdaya Indonesia Luncurkan Tata Kelola Ekspor SDA Nasional

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi diluncurkan sebagai babak baru tata kelola ekspor sumber daya alam strategis nasional yang lebih transparan dan profesional, pada Senin, 24 Agustus 2026, di Jakarta Selatan. Meski demikian, perusahaan telah beroperasi sejak 1 Juni 2026, dilansir dari Detik Finance.

DSI mengatur ekspor tiga komoditas strategis nasional, yaitu batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy. Kontrak ekspor yang sudah ada tetap dihormati dan berjalan normal, kata Rosan Roeslani, CEO BPI Danantara.

Rosan menegaskan bahwa DSI bukan untuk menambah birokrasi atau menggantikan peran kementerian dan lembaga seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai.

"PT DSI ini mulai berlaku, mulai berjalan sejak 1 Juni. Secara akta 1 Juni, dan dalam perannya tentunya kita inginkan ini dikelola secara lebih baik, transparan, dan juga memberikan nilai tambah tidak hanya kepada sumber daya manusia kita, kepada sumber daya alam kita, tetapi juga kepada perekonomian Indonesia secara keseluruhan," ujar Rosan.

Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, menyatakan bahwa pada tahap awal, DSI mengawasi tata kelola ekspor dengan skema perantara hingga akhir tahun 2026. Eksportir tetap memegang hak atas barang dan hubungan komersial tetap berjalan.

"Eksportir tetap memegang hak kepemilikan atas barang melalui skema perantara (intermediary model). Inilah yang sedang kami terapkan dari sekarang hingga akhir tahun," ujar Luke.

Luke memastikan DSI tidak akan menambah birokrasi baru dan akan memanfaatkan data yang sudah ada dari kementerian dan Bea Cukai.

"Jadi, ini adalah soal mengintegrasikan dan memanfaatkan, kita tidak akan menambah birokrasi baru. Kami tidak akan meminta pengumpulan data baru jika data tersebut sudah ada. Kami akan memanfaatkan data dari sistem kementerian di Bea Cukai dan kementerian lainnya yang sudah tersedia," ujar Luke.