Marco Rubio Sebut Sistem Politik Kuba Rusak di Tengah Dialog Keamanan

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan sistem politik dan ekonomi Kuba telah rusak dan mustahil untuk direformasi di bawah kepemimpinan saat ini. Pernyataan keras ini muncul saat Direktur CIA John Ratcliffe memimpin delegasi ke Havana untuk melakukan pembicaraan keamanan langka dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri Kuba pada Kamis, 14 Mei 2026.

Rubio menegaskan bahwa kegagalan sistem di pulau tersebut menjadi penghambat utama kemajuan bagi rakyatnya. Hal ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan terkait sanksi, migrasi, dan krisis energi yang menyebabkan 65 persen wilayah Kuba mengalami pemadaman listrik pada Selasa pekan ini.

"Cubans are successful everywhere in the world except one place: Cuba," kata Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS dalam wawancara dengan NBC.

Diplomat tertinggi Amerika Serikat tersebut berargumen bahwa model pemerintahan saat ini tidak akan pernah berubah selama para pemimpin yang ada sekarang masih memegang kendali. Ia juga menuduh para penguasa di Havana lebih memilih untuk bertahan daripada melakukan perubahan politik dan ekonomi yang besar.

"We don't want Cubans not to have to leave that island in order to be successful. But they can't, because the current model they have is- it's not just a model- it's broken. It doesn't work, and it'll never change as long as the people that are there now are running it," tambah Rubio.

Rubio menuding sikap tertutup dari kepemimpinan Kuba menjadi hambatan bagi adanya perubahan yang nyata. Ia menyatakan harapannya agar pemerintah Kuba menyadari kebutuhan akan perubahan besar, meskipun indikasi saat ini menunjukkan hal sebaliknya.

"They are close-minded, unfortunately. I hope I'm wrong. I would love for them to come to their senses and say, 'okay, we recognise this, it really has to change, and it has to change big'," ungkap Rubio.

Sikap pesimis juga ditunjukkan Rubio dalam wawancara terpisah dengan Sean Hannity dari Fox News saat mendampingi Presiden Donald Trump. Ia kembali menegaskan bahwa sistem ekonomi Kuba tidak berfungsi dan korupsi di lingkungan militer turut memperburuk keadaan.

"It's a broken, non-functional economy, and it's impossible to change it. I wish it were different," kata Rubio.

Pemerintah AS sempat menawarkan bantuan sebesar 100 juta dolar AS jika Kuba bersedia bekerja sama. Namun, Rubio meyakini peluang terjadinya perubahan arah di Kuba sangat kecil selama rezim saat ini masih berkuasa.

"We'll give them a chance. But I don't think it's going to happen," tutur Rubio.

Ia juga menegaskan posisinya mengenai masa depan kepemimpinan di negara tersebut. Rubio menilai lintasan sejarah Kuba tidak akan bergeser tanpa adanya pergantian rezim.

"I don't think we're going to be able to change the trajectory of Cuba as long as these people are in charge in that regime," pungkas Rubio.

Di sisi lain, Presiden Donald Trump memperkeras retorika dengan menyebut Kuba sebagai negara gagal yang tengah mencari bantuan Amerika Serikat. Dalam unggahan di Truth Social, Trump mengonfirmasi persiapan pembicaraan dengan Kuba sembari terus melontarkan kritik tajam.

"Cuba, which we will be taking over almost immediately. Cuba's got problems. We'll finish one first," ujar Donald Trump, Presiden AS dalam acara Forum Club of the Palm Beaches Dinner pada 1 Mei.

Pemerintah Kuba secara tegas menolak sanksi baru yang dijatuhkan oleh Washington. Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menuduh Amerika Serikat melanggar hukum internasional melalui tindakan ekstrateritorial yang menyasar entitas pihak ketiga.

"This dramatic worsening has a single cause: the genocidal energy blockade to which the United States subjects our country, threatening irrational tariffs against any nation that supplies us with fuel," tulis Miguel Diaz-Canel, Presiden Kuba melalui akun X miliknya.

Pihak Gedung Putih merespons dengan menyatakan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah Kuba tetap merupakan ancaman luar biasa bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa keputusan kini berada di tangan rezim Kuba untuk menerima bantuan kemanusiaan atau terus membiarkan rakyatnya menderita.