Sarjito Beberkan Tantangan Komoditas Strategis Saat Fit and Proper Test

Calon tunggal Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Sarjito memaparkan sejumlah tantangan industri mineral dan komoditas strategis nasional dalam uji kemampuan dan kepatutan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Sarjito menyoroti penentuan harga komoditas utama Indonesia yang masih dikendalikan pihak asing, meski Indonesia berstatus sebagai salah satu produsen nikel, timah, dan kelapa sawit terbesar di dunia.

"Bagaimana mungkin kita sebagai produsen atau penghasil timah terbesar di dunia, penghasil nikel terbesar di dunia, mohon maaf, tetapi harganya tidak ditentukan oleh negara kita sendiri, tetapi ditentukan di negara lain?" ujar Sarjito, Calon tunggal Kepala Eksekutif Pengawas BMKS.

Selain masalah penetapan harga, ia membeberkan risiko terjadinya under invoicing dan praktik transfer pricing dalam perdagangan ekspor yang dinilai telah menekan penerimaan pajak negara selama puluhan tahun.

"Yang berkaitan dengan transfer pricing, transfer pricing dari sisi perusahaan sangat bagus karena maximize the value of the group, tetapi buat negara sangat merugikan penerimaan negara, karena pajak yang diperoleh oleh negara menjadi sangat kecil." ujar Sarjito, Calon tunggal Kepala Eksekutif Pengawas BMKS.

Ia mengusulkan agar praktik under invoicing dan transfer pricing tersebut segera dibenahi demi mengembalikan hak penerimaan negara ke posisi yang seharusnnya.

"Dan pihak yang berelasi di luar negeri itu sangat susah untuk dilihat karena beneficial ownership-nya juga kadang-kadang seolah-olah adalah pihak ketiga. Transfer pricing ini sangat merugikan penerimaan negara. Oleh karena itu, dua hal yang terkait dengan under invoicing dan transfer pricing harus segera dibenahi dan dikembalikan ke posisi porsi yang seharusnya," beber Sarjito, Calon tunggal Kepala Eksekutif Pengawas BMKS.

Tantangan lain yang dipaparkan adalah fragmentasi ekosistem pasar yang belum terintegrasi mendalam, sehingga memerlukan aturan turunan berupa Peraturan Presiden untuk menentukan produk yang dapat diperdagangkan.

Guna mengatasi berbagai hambatan tersebut, Sarjito menawarkan delapan pilar utama yang mencakup pembangunan infrastruktur bursa, lembaga kliring, pergudangan, hingga surveyor yang aman dan terintegrasi.

"Oleh karena itu, infrastruktur pertama adalah harus aman, andal, dan terintegrasi dengan baik. Kedua, trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat ini pasarnya kayak apa?

Pasar yang transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya," beber Sarjito, Calon tunggal Kepala Eksekutif Pengawas BMKS.

Langkah penataan ekosistem bursa komoditas ini mengacu pada strategi jangka panjang yang diterapkan di negara lain untuk memperkuat daya saing industri nasional.

"(Ketujuh) Kemudian selanjutnya adalah trusted ecosystem. Kita tahu bahwa siapa yang akan terlibat di dalam proses ini? Kalau kita belajar dari Tiongkok, sebelum membikin Shanghai Futures Exchange, Tiongkok melakukan upaya yang sangat sistematis selama dua dekade.

Tiongkok mengumpulkan semua, mengimpor mineral-mineral dari negara lain, kemudian mendorong industri nasional untuk memakainya, dan juga supply di banyak yurisdiksi dengan memakai smelter-smelter, sehingga tahu semua negara lain kekuatannya, termasuk tentu di Indonesia. Oleh karena itu, ekosistem ini yang nantinya harus saling berinterkoneksi," jelas Sarjito, Calon tunggal Kepala Eksekutif Pengawas BMKS.