Senat AS Persoalkan Dana Anti-Weaponization US$ 1,8 Miliar

Rencana pembentukan dana khusus "Anti-Weaponization Fund" senilai hampir 1,8 miliar dolar AS oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat memicu gelombang penolakan keras dari kalangan senator di Washington pada Kamis, 21 Mei 2026.

Anggaran tersebut awalnya dibentuk sebagai bagian dari kesepakatan damai atas gugatan hukum Presiden Donald Trump terhadap Internal Revenue Service terkait kebocoran catatan pajaknya. Namun, penolakan meluas karena dana dari kas negara tersebut berpotensi digunakan untuk membayar kompensasi bagi para pelaku penyerangan polisi dalam kerusuhan Gedung Kapitol tahun 2021.

Kondisi ini mendorong Pelaksana Tugas Jaksa Agung Todd Blanche mengadakan pertemuan dengan para senator Partai Republik untuk meredakan kekhawatiran mereka mengenai fungsi dan pemanfaatan dana tersebut.

"I think it's stupid on stilts," ujar Thom Tillis, Senator AS dari Partai Republik asal North Carolina kepada Spectrum News.

Tillis mempertanyakan kelayakan penggunaan uang pajak masyarakat untuk memberikan kompensasi kepada individu yang telah mengaku bersalah menyerang petugas kepolisian dan mendapatkan pengampunan hukum.

"The American people are going to reject this out of hand," tambah Thom Tillis, Senator AS dari Partai Republik asal North Carolina.

Kecaman serupa datang dari mantan Pemimpin Mayoritas Senat yang menilai pejabat penegak hukum tertinggi negara tidak sepantasnya meminta dana cadangan untuk membayar pelaku kekerasan.

"So the nation's top law enforcement official is asking for a slush fund to pay people who assault cops? Utterly stupid, morally wrong – Take your pick," kata Mitch McConnell, Senator AS dari Partai Republik dalam pernyataan tertulis yang diperoleh MS NOW.

Di sisi lain, Pemimpin Mayoritas Senat menyatakan kelompoknya masih membutuhkan penjelasan langsung mengenai arah kebijakan pemanfaatan anggaran kontroversial ini.

"Right now we want to hear the attorney general about his view of this and what they intend to do with it," kata John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik kepada jurnalis.

Thune menegaskan bahwa anggota senat memiliki pertanyaan-pertanyaan sah yang harus dijawab oleh pemerintah guna memastikan dana tersebut dipagari secara tepat.

"I don't see a purpose for that," cetus John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik.

Kritik dari kubu oposisi juga mengalir deras melalui pernyataan resmi tertulis yang menuding pembentukan dana ini sebagai bentuk korupsi politik yang nyata.

"The announcement of this slush fund was staggeringly corrupt even by Trump's bottom-dwelling standards," kata Ron Wyden, Anggota Senior Komite Keuangan Senat dari Partai Demokrat.

Menanggapi resistensi parlemen, pihak kementerian menjelaskan bahwa mekanisme penilaian klaim ganti rugi akan melibatkan komisi khusus yang mempertimbangkan rekam jejak tindakan pemohon secara objektif.

"One of the factors the commissioners have to consider is what the claimant did — the claimant's conduct," ujar Todd Blanche, Pelaksana Tugas Jaksa Agung AS kepada CNN.

Blanche memberikan simulasi bahwa seorang pemohon harus secara terbuka mengakui tindakan penyerangan petugas jika ingin mengajukan kompensasi, sebelum komisi menentukan kelayakannya.

"The claimant would have to say, 'I assaulted a cop, and I want money.'" kata Todd Blanche, Pelaksana Tugas Jaksa Agung AS kepada CNN.

Ia menambahkan bahwa keputusan akhir pemberian uang sepenuhnya berada di tangan lima komisaris yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

"Whether the commissioners will give that person money – that claimant – it's up to them," cetus Todd Blanche, Pelaksana Tugas Jaksa Agung AS kepada CNN.

Pemerintah menegaskan kembali komitmen kepala negara terhadap korps penegak hukum di tengah polemik anggaran baru ini.

"does not stand for assaulting law enforcement," tutur Todd Blanche, Pelaksana Tugas Jaksa Agung AS.

Penolakan dari legislatur juga berkembang di luar Partai Republik, di mana Bill Cassidy menyatakan keheranannya atas dasar hukum pembentukan program tersebut.

"People are concerned about making their own ends meet, not about putting a slush fund together without a legal precedent," kata Bill Cassidy, Senator AS dari Partai Republik kepada MS NOW.

Sementara itu, perwakilan dari Gedung Putih membuka ruang bagi siapapun untuk mengajukan klaim tanpa batasan afiliasi politik tertentu.

"Republicans can apply for it. Democrats can apply for it," cetus J.D. Vance, Wakil Presiden AS dalam pengarahan pers di Gedung Putih.

Vance bahkan mencontohkan anak dari mantan presiden sebelumnya sebagai salah satu figur yang diperbolehkan mendaftar ke program kompensasi ini.

"If Hunter Biden wants to apply for this particular fund, he is welcome to," tegas J.D. Vance, Wakil Presiden AS.

Di sisi lain, pengamat hukum dari sektor akademis menilai penggunaan Judgment Fund untuk kelompok masyarakat yang merasa dirugikan secara umum oleh rezim masa lalu tidak sesuai dengan fungsi asli rekening tersebut.

"The Judgment Fund is for lawsuits," kata Adam Zimmerman, Profesor di USC Gould School of Law kepada PBS News.

Zimmerman menggarisbawahi perbedaan mendasar antara skema baru ini dengan kasus hukum era pemerintahan Obama terdahulu.

"It's not for an amorphous group of people who feel like they've been wronged generally by a prior administration," pungkas Adam Zimmerman, Profesor di USC Gould School of Law.