PT Taspen Buka Kanal Resmi Guna Antisipasi Penipuan Bantuan Pensiun

PT TASPEN (Persero) memperluas kanal komunikasi resmi digital sekaligus menegaskan bahwa informasi pendaftaran bantuan dana pensiun senilai Rp130 juta yang beredar di media sosial merupakan bentuk hoaks dan modus penipuan digital.

Penyebaran tautan pendaftaran palsu tersebut beredar di Facebook sejak pertengahan Juli 2026. Modus tersebut mengarahkan korban ke akun WhatsApp tidak resmi untuk meminta dokumen pribadi seperti KTP, SK Pensiunan, dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP).

Guna menghindari kerugian finansial akibat penipuan mengatasnamakan perusahaan, BUMN jaminan sosial ini mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi. Layanan informasi resmi disediakan melalui WhatsApp Business 0811-1919-189, Call Center 1500919, email [email protected], serta media sosial resmi TASPEN.

Langkah penguatan kanal digital ini juga menjadi bagian dari pengembangan Center of Excellence Customer Experience TASPEN untuk mendukung transformasi pelayanan publik yang transparan dan adaptif.

"Jangan mudah percaya apa yang kamu lihat online, termasuk penipuan yang menjanjikan program bantuan pensiun dengan dalih untuk membantu ekonomi pensiunan di Indonesia," kata Taspen.

Selain itu, penyediaan saluran komunikasi yang menyeluruh disiapkan untuk mempermudah akses jaminan sosial bagi para aparatur sipil negara.

"Kami ingin masyarakat semakin mengenal seluruh kanal komunikasi resmi TASPEN sehingga dapat memperoleh informasi yang benar langsung dari sumbernya. Selain memberikan kemudahan dalam mengakses layanan, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya kami untuk membantu peserta menghindari berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN. Karena itu, kami mengimbau peserta agar selalu menggunakan kanal-kanal resmi TASPEN ketika membutuhkan informasi maupun layanan," kata Henra, Corporate Secretary TASPEN.

Di tingkat daerah, PT TASPEN Kantor Cabang Bogor terus mempererat koordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor melalui audiensi bersama Sekretaris Daerah pada 9 Juli 2026 untuk mengoptimalkan sosialisasi program ketaspenan dan perbaikan layanan digital bagi ASN.