Uber dan Pengacara California Sepakat Batalkan Dua Gugatan Pemilu

Perusahaan transportasi daring Uber Technologies Inc. bersama kelompok pengacara cedera pribadi sepakat membatalkan dua inisiatif pemilu November yang saling bertentangan pada Kamis sore waktu setempat setelah resmi memenuhi syarat dari Sekretaris Negara California.

Dilansir dari SFGATE dan Sacbee, kedua pihak mencapai kesepakatan damai demi melindungi pasien dari biaya berlebih serta memperkuat langkah keselamatan setelah menghabiskan puluhan juta dolar untuk kampanye.

"Both sides agree: Californians deserve a system that’s safe, fair, and accountable. This agreement protects patients from unnecessary treatment or getting overcharged, ensures access to medical care and legal representation, and strengthens safety measures," kata pernyataan bersama Uber dan Consumer Attorneys of California yang dilaporkan Los Angeles Times.

Perwakilan kedua belah pihak menyatakan mereka memiliki waktu satu minggu agar kesepakatan tersebut, yang mencakup penguatan protokol keselamatan oleh Uber dan pembatasan klaim medis oleh pengacara, disahkan menjadi undang-undang.

Inisiatif pertama yang diajukan oleh Uber pada Oktober sebelumnya mengusulkan pembatasan biaya pengacara maksimal 25 persen dalam kasus kecelakaan mobil dan meningkatkan beban pembuktian biaya medis.

"Every year, lawyers spend $2.5 billion on misleading ads promising ‘big settlements’ to automobile accident victims. But behind the billboards is a scam hurting Californians," kata kelompok A More Affordable California yang didanai Uber dalam situs web mereka.

Para penentang menilai usulan Uber tersebut dapat merugikan konsumen dan menghilangkan insentif finansial bagi pengacara untuk mengambil kasus kecelakaan jika tidak dibayar di muka.

Sementara itu, inisiatif kedua yang diajukan oleh Consumer Attorneys of California melalui PAC Alliance Against Corporate Abuse menuntut Uber bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kekerasan seksual selama perjalanan.

Langkah hukum tersebut diambil setelah investigasi New York Times pada 2025 mengungkap bahwa Uber menerima lebih dari 400.000 laporan pelecehan atau kekerasan seksual antara tahun 2017 hingga 2022.

Konflik ini juga diperumit oleh amandemen yang ditambahkan oleh Anggota DPR AS Vince Fong pada rancangan undang-undang pendanaan transportasi federal, yang membebaskan perusahaan dari kewajiban ganti rugi kecuali terbukti lalai berat.

"These companies are being increasingly targeted by lawsuits seeking massive payouts even when the company itself is not alleged to have done anything wrong," kata Vince Fong, R-Bakersfield.

"Even meritless lawsuits are extraordinarily expensive to defend," kata Vince Fong.

Rancangan undang-undang pendanaan transportasi tersebut saat ini belum disahkan oleh DPR AS, dan inisiatif pemilu yang memenuhi syarat masih dapat ditarik kembali secara resmi sebelum tanggal 25 Juni.