AS Ancam Cabut Visa Delegasi Palestina di PBB

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan membatalkan visa masuk para delegasi Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jika Duta Besar Palestina, Riyad Mansour, tetap melanjutkan pencalonannya sebagai Wakil Presiden Majelis Umum PBB pada Kamis (21/5/2026).

Tekanan diplomatik yang agresif dari Washington ini terungkap melalui bocornya telegram internal Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tertanggal Rabu (20/5) waktu setempat, sebagaimana dilansir dari laporan media NPR, Al Arabiya, Reuters, Anadolu, dan The Guardian.

Instruksi dalam kawat diplomatik tersebut memerintahkan para diplomat Amerika Serikat di Kedutaan Besar Yerusalem untuk menekan Otoritas Palestina agar menarik pencalonan Mansour sebelum tenggat waktu 22 Mei karena dianggap memicu ketegangan dan berpotensi mengganggu rencana perdamaian Gaza yang diusung Trump.

"Agar jelas, kami akan meminta pertanggungjawaban Otoritas Palestina, jika delegasi Palestina tidak menarik pencalonannya sebagai wakil presiden Majelis Umum," bunyi surat kawat internal Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Telegram tersebut juga mengingatkan kembali mengenai kebijakan pelonggaran sanksi visa bagi para pejabat Palestina di New York yang sempat diputuskan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada September 2025.

"Akan sangat disayangkan jika harus meninjau kembali opsi yang tersedia itu," tambah telegram tersebut.

Gedung Putih sebelumnya juga sempat menolak menerbitkan visa bagi sejumlah pejabat teras Palestina termasuk Presiden Mahmoud Abbas pada Sidang Umum PBB tahun lalu, dan kini menggunakan isu penahanan dana sisa pendapatan pajak oleh Israel sebagai alat tawar tambahan.

"Platform yang memberikan pengaruh bagi Mansour tidak akan memperbaiki kehidupan warga Palestina dan akan secara signifikan merusak hubungan AS dengan Otoritas Palestina (PA). Kongres akan menanggapinya dengan sangat serius," tulis isi dokumen kementerian yang menganggap Mansour kerap menuduh Tel Aviv melakukan genosida.

Posisi wakil presiden dinilai AS tetap berisiko tinggi karena Palestina yang bersaing di bawah Kelompok Asia-Pasifik sewaktu-waktu dapat memimpin jalannya persidangan penting termasuk perdebatan krusial mengenai wilayah konflik di Timur Tengah.

"Oleh karena itu, masih ada risiko bahwa Palestina dapat memimpin sesi Majelis Umum selama UNGA81 kecuali mereka menarik diri dari pencalonan," lanjut keterangan dalam telegram tersebut yang merujuk pada sidang tahunan bulan September mendatang.

Berdasarkan isi kawat diplomatik, Mansour sendiri sebelumnya telah membatalkan pencalonannya sebagai presiden Majelis Umum PBB pada Februari lalu akibat lobi ketat dari pihak Amerika Serikat.

"Dalam skenario terburuk, Presiden Majelis Umum berikutnya mungkin akan membantu Palestina dalam memimpin sesi-sesi penting yang berkaitan dengan Timur Tengah atau selama pekan tingkat tinggi UNGA81," papar telegram tersebut mengenai kekhawatiran terbesar Washington.

Pihak berwenang dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menolak untuk memberikan penjelasan secara mendetail mengenai ancaman pembatalan visa maupun status visa para delegasi asing karena adanya regulasi kerahasiaan data.

"Kami menanggapi dengan serius kewajiban kami berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

Hingga saat ini pihak Misi Palestina untuk PBB belum memberikan respons langsung, di mana status mereka saat ini adalah negara pengamat non-anggota yang setara dengan Vatikan.

"Karena kerahasiaan catatan visa, kami tidak berkomentar tentang tindakan Departemen sehubungan dengan kasus-kasus tertentu," pungkas sang juru bicara.

Proses pemungutan suara untuk menentukan posisi presiden Majelis Umum PBB beserta 16 delegasi yang akan mengisi jabatan wakil presiden dijadwalkan bakal berlangsung pada 2 Juni mendatang.