Aparat Adang Unjuk Rasa Mahasiswa BEM UI Dekat Bundaran HI

Aparat kepolisian mengadang ratusan mahasiswa BEM UI dan Front Mahasiswa Nasional yang menggelar aksi demonstrasi menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026) petang.

Barisan petugas menghentikan pergerakan massa aksi sekitar satu kilometer dari lokasi tujuan utama, tepatnya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Tosari, sehingga lalu lintas dialihkan.

Sebelumnya, BEM UI telah mengirimkan surat pemberitahuan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk melangsungkan aksi #MerebutKemerdekaan sekitar pukul 13.00 WIB dengan titik kumpul awal di Bundaran HI.

Namun, rombongan demonstran dari Depok tersebut mengalami kendala transportasi lantaran puluhan bus sewaan mendadak membatalkan keberangkatan secara sepihak.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa mengajukan delapan tuntutan kritis yang ditujukan langsung kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tuntutan tersebut mencakup penghentian KKN, evaluasi total PSN, pembatalan MBG dan KDMP, penanganan bencana Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional, hingga penghentian pangkas dana Transfer ke Daerah.

Selain itu, mahasiswa mendesak perwujudan reforma agraria sejati, penurunan harga BBM serta bahan pokok, serta penolakan terhadap pemusatan kekuasaan dan represifitas TNI-Polri di ruang sipil.

Di sela-sela pengamanan aksi, Polda Metro Jaya menangkap 21 orang yang diduga hendak memicu kerusuhan di lapangan.

Petugas Satgas Gakkum menyita barang bukti berupa petasan, flare, botol bom molotov, serta dua senjata tajam jenis pisau dapur dan golok dari seorang pria berinisial AM dan seorang sopir ambulans.

"Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri," kata para mahasiswa yang mengenakan jaket kuning.

Massa pengunjuk rasa lantas menyerukan teriakan secara bersahut-sahutan di depan barikade pengamanan.

"pembunuh, pembunuh, pembunuh," kata para mahasiswa.

Sorakan tersebut kemudian disambut dengan desakan agar barikade petugas segera dibuka.

"buka, buka jalannya sekarang juga," kata para mahasiswa.

Massa juga secara tegas menyoroti salah satu program prioritas milik pemerintah.

"Tolak tolak MBG sekarang juga," kata para mahasiswa.

Aksi turun ke jalan ini dinilai sebagai bentuk penegasan atas berbagai persoalan mendasar bangsa saat ini.

"Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" kata Ketua BEM UI Yatalathof Imawan.

Ia menegaskan bahwa seluruh tuntutan aksi didasari oleh realitas kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang semakin memprihatinkan.

"bukan untuk kepentingan sekelompok tertentu," kata Yatalathof Imawan.

Menurut pandangannya, tata kelola negara dan penegakan hukum saat ini cenderung mengabaikan kedaulatan serta aspirasi rakyat.

"suara rakyat sendiri justru dibungkam, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, lapangan kerja langka, akses pendidikan dan kesehatan gratis hanya sekadar janji," kata Yatalathof Imawan.

Ia menambahkan bahwa kondisi terkini menggambarkan pergeseran mendasar dalam penyelenggaraan negara.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," kata Yatalathof Imawan.

Pihak BEM UI menyatakan seluruh poin tuntutan saling berkaitan erat satu sama lain.

"Semua tuntutan kami punya benang merah, menunjukkan negara yang semakin kuat, dan rakyat yang semakin lemah," kata Wakil Ketua BEM UI Fatimah Azzahra.

Ketidakseimbangan peran lembaga legislatif dan eksekutif dinilai turut memperburuk kondisi sosial dan lingkungan.

"Mereka [pemerintah dan DPR] harus melihat bahwa ada konsekuensi pelanggaran keseimbangan itu, termasuk keseimbangan alam, dan semuanya ada dalam delapan tuntutan kami," kata Fatimah Azzahra.

Peserta aksi lainnya menyoroti kurangnya kepedulian pemerintah terhadap bencana alam di daerah.

"Presiden Prabowo tidak menyikapi bencana itu dengan serius, pada HUT RI 17 Agustus kemarin, tidak ada ucapan belasungkawa yang sungguh-sungguh," kata Tiara.

Aparat kepolisian mengadang barisan massa demonstrasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Front Mahasiswa Nasional di kawasan Tosari, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026) petang. Pengadangan dilakukan sekitar satu kilometer sebelum massa aksi mencapai lokasi tujuan mereka di Bundaran Hotel Indonesia.

Aksi unjuk rasa tersebut memicu pengalihan arus lalu lintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Di tengah pelaksanaan aksi, Kepolisian Daerah Metro Jaya mengamankan dua buah senjata tajam serta menangkap 21 orang yang diduga hendak memicu kerusuhan.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI Namora Diarta mengungkapkan bahwa kedatangan massa aksi sempat terkendala pembatalan sewa puluhan bus secara mendadak. Kendala tersebut memaksa para mahasiswa berangkat menggunakan transportasi umum dari Depok menuju lokasi aksi di pusat kota.

Sebelum menggelar unjuk rasa, BEM UI telah mengirimkan surat pemberitahuan resmi terkait rencana aksi kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat. Rencana awal aksi menyebutkan massa bertolak dari kampus UI Depok pada pukul 11.00 WIB untuk berorasi di Bundaran HI mulai pukul 13.00 WIB.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menyoroti momentum seremoni peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang digelar pemerintah sehari sebelum pelaksanaan aksi demonstrasi.

"Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" kata Yatalathof Imawan, Ketua BEM UI.

Ia juga menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan oleh para pendiri bangsa ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia dan bukan demi kepentingan kelompok tertentu.

"Jam 11 [berangkat] dari UI [Depok]. Jam 1 [satu siang] di HI," kata Yatalathof Imawan, Ketua BEM UI.

Yatalathof menilai kondisi kedaulatan negara saat ini terancam oleh berbagai perjanjian perdagangan luar negeri yang dianggap lebih menguntungkan pihak asing.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," kata Yatalathof Imawan, Ketua BEM UI.

Dalam aksinya, massa membawa delapan tuntutan utama yang mencakup penghentian KKN, evaluasi PSN, pembatalan program MBG dan KDMP, penanganan bencana nasional di Sumatra dan Flores, hingga penolakan intervensi TNI-Polri di ruang sipil. Wakil Ketua BEM UI Fatimah Azzahra menyebut seluruh tuntutan tersebut memiliki keterkaitan mendasar.

"Semua tuntutan kami punya benang merah, menunjukkan negara yang semakin kuat, dan rakyat yang semakin lemah," kata Fatimah Azzahra, Wakil Ketua BEM UI.

Fatimah menambahkan bahwa ketidakseimbangan demokrasi di lembaga eksekutif dan legislatif memberikan dampak luas pada tata kelola negara dan lingkungan.

"Mereka [pemerintah dan DPR] harus melihat bahwa ada konsekuensi pelanggaran keseimbangan itu, termasuk keseimbangan alam, dan semuanya ada dalam delapan tuntutan kami," kata Fatimah Azzahra, Wakil Ketua BEM UI.

Isu penanganan bencana alam turut diangkat oleh peserta aksi lainnya yang menilai pemerintah kurang memberikan kepedulian terhadap korban bencana di berbagai daerah.

"Presiden Prabowo tidak menyikapi bencana itu dengan serius, pada HUT RI 17 Agustus kemarin, tidak ada ucapan belasungkawa yang sungguh-sungguh," kata Tiara, peserta aksi.

Masalah pemotongan anggaran ke daerah juga dikritik karena dianggap membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam merespons situasi darurat.

"Ketika terjadi bencana, karena dananya dipangkas, maka daerah kesulitan melakukan pemulihan, tidak ada otonomi bagi daerah untuk bergerak," kata Aslan, peserta aksi.

Peserta aksi lain menyoroti pelaksanaan proyek strategis nasional dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah daerah.

"Dengan adanya PSN, MBG, KDMP, ekstraksi tambang sampai Papua, negara ini sudah menjadi penjajah di negeri kita sendiri," kata Rafa, peserta aksi.

Di sisi pengamanan, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membeberkan alasan pengadangan massa aksi di sekitar kawasan Bundaran HI.

"Seputaran Bundaran HI itu bukan merupakan tempat yang untuk menyampaikan aspirasi," kata Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Ia menjelaskan bahwa kawasan Bundaran HI merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang perlu dijaga kelancarannya.

"Tujuannya adalah membuat konflik antara petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum," kata Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Selain menangkap 21 orang yang diduga membawa petasan, flare, dan bom molotov, tim Satgas Gakkum Polda Metro Jaya juga menyita pisau dapur dari seorang oknum berinisial AM serta golok dari seorang sopir ambulans di lokasi aksi.

"Dalam proses pelaksanaan aksi, ada temuan oleh Satgas Gakkum, ditemukan satu buah bilah pisau yang dibawa oleh oknum berinisial AM, ini masih didalami. Yang satu lagi satu buah golok yang dibawa oleh sopir ambulans," kata Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa keberadaan benda tajam sangat dilarang dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum karena berisiko membahayakan petugas maupun peserta aksi.

"Kita sama-sama memahami, kita sama-sama memaklumi apabila ini digunakan akan berdampak berbahaya baik itu kepada petugas pengamanan ataupun terhadap massa aksi dan masyarakat yang ada di sekitar. Saat sekarang untuk orang-orang tersebut masih didalami apakah niat membawa ini untuk apa, ini masih kami dalami," kata Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Pihak kepolisian mengimbau agar seluruh elemen masyarakat yang menggelar unjuk rasa dapat menjaga ketertiban umum.

"Kita sama-sama membuat suasana penyampaian pendapat ini tertib, aman, dan nyaman," kata Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya.