Massa Aksi Mahasiswa UI Terlibat Saling Dorong dengan Polisi di Plaza UOB

Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Indonesia tertahan di depan gedung Plaza UOB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2026) sore. Penjagaan ketat aparat kepolisian memicu bentrokan fisik akibat terhambatnya mobilisasi massa menuju Bunderan HI.

Eskalasi ketegangan meningkat sekitar pukul 16.19 WIB ketika proses negosiasi antara perwakilan massa dan petugas kepolisian menemui jalan buntu. Polisi memasang barikade pembatas untuk menghalau pergerakan peserta aksi, yang berujung pada aksi saling dorong di lokasi.

Massa yang diperkirakan berjumlah 500 hingga 700 orang tersebut sebelumnya berangkat dari Kampus UI menggunakan puluhan angkutan umum dengan pengawalan pasukan pengawal. Rombongan membawa sedikitnya delapan poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat.

Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, menegaskan komitmen massa untuk tetap berada di lokasi hingga mendapatkan izin melintas.

"Kami akan terus (bertahan). Kami pusatkan di sini," kata Hafidz kepada Kompas.com di sela-sela orasi, Selasa sore.

Meskipun situasi memanas dan berisiko memicu gesekan susulan dengan petugas security maupun aparat penegak hukum hingga malam hari, pihak penyelenggara menekankan komitmen nirkekerasan.

"Apapun resikonya. Ya kalau semisalnya sampai ada tumpah darah pasti enggak," kata dia.

Dalam tuntutan utamanya, kelompok mahasiswa mendesak pemerintah segera menghentikan praktik kebijakan yang dinilai membebani rakyat serta menuntut penurunan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak.

"Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Karena kami merasa saat ini, sayangnya, setelah kami dahulu dijajah oleh para penjajah yaitu Belanda, Jepang dan sebagainya, kok kita sekarang merasa masih dijajah oleh pemerintah," kata Hafidz.

Selain isu ekonomi dan desentralisasi keuangan daerah, BEM UI turut menyoroti potensi pemusatan kekuasaan dalam pimpinan nasional saat ini.

"Kami merasa, terutama dari BEM UI punya tesis, bahwa saat ini Prabowo itu ingin menjadi Soeharto, tapi dalam arti yang lebih luas lagi," ujarnya.

Mahasiswa juga menolak perluasan peran militer di ruang sipil dan pembentukan batalyon baru di daerah, sembari mendesak alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk pemenuhan gizi, pendidikan, dan layanan kesehatan mental.

"Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan," katanya.

Sebagai penutup dari delapan poin peryataan sikapnya, massa menyoroti krisis kemanusiaan di Nusa Tenggara Timur dan Flores yang dinilai luput dari perhatian pemerintah pusat saat pidato kemerdekaan.

"Tuntutan terakhir kami adalah meminta pemerintah menetapkan status Bencana Nasional di NTT dan Flores," tegasnya.

Sikap pemerintah yang dinilai mengabaikan persoalan di daerah tersebut menjadi keprihatinan utama bagi para peserta aksi.

"Ini sangat menyedihkan. Bayangkan, seorang pemimpin negara berpidato di hari kemerdekaan, tidak memperdulikan rakyatnya sama sekali," ucap dia.